JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kisruh biaya pendidikan tinggi, Komisi X DPR RI memberikan response.
Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X DPR RI, menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai melakukan kapitalisasi perguruan tinggi. Ledia mengingatkan harusnya perguruan tinggi fokus bidang akademis, bukan komersial.
“Lihat sekarang (kondisi pengelolaan institusi pendidikan tinggi), kita bisa membayangkan. Perguruan tinggi negeri seharusnya bergerak di sektor akademis, bukan bisnis, tapi sekarang mereka harus berpikir bagaimana menghidupi bidang usahanya supaya (perguruan tinggi) hidup. Kalau tidak berhasil, semua operasional dibebankan kepada mahasiswa,” ucap Ledia, Rabu (15/5/2024).
Kembangkan Badan Usaha
Ia mengusulkan agar beban operasional pendidikan tinggi tidak sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa, melainkan manajemen perguruan tinggi memberdayakan badan usaha.
Lanjut Ledia, negara harus hadir lewat regulasi yang membantu PTN agar mendiri sembari mendorong terbukanya akses pendidikan.
“Jangan semua dibebankan kepada mahasiswa. (Jika dibiarkan) bisa terjadi mahasiswa memutuskan menggunakan pinjaman online untuk pembiayaan pendidikan supaya bisa kuliah,” ucap Ledia, Rabu (15/5/2024).
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS tersebut juga menyoroti desain pendidikan yang dinilai tidak matang. Jika ingin menciptakan ekosistem perguruan tinggi yang mandiri, maka desain tersebut disusun secara holistik.
“Jika tidak berhasil, (manajemen perguruan tinggi) berarti menaikkan biaya kuliah kepada mahasiswa. Opsi ini seharusnya pilihan ke terakhir. Seharusnya, pemerintah melakukan antisipasi kalau ingin membuat kampus bisa mandiri. Kalau begini, bisa dikatakan bahwa desain (pendidikan) ini sebenarnya tidak matang,” Kata Ledia, Rabu (15/5/2024).
“Seharusnya, pemerintah melakukan antisipasi kalau ingin membuat kampus bisa mandiri. Kalau begini, bisa dikatakan bahwa desain (pendidikan) ini sebenarnya tidak matang,” terangnya.
