MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pakar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin, Amril Hans, menekankan perlunya pengawasan lebih di ranah implementasi terkait BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah.
Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Publik yang digelar Aliansi Mahasiswa Rakyat Miskin Kota di Lampu Merah Cafe, Sabtu (8/1/2022).
Pertama, Amril menyoroti masyarakat yang seringkali memperhatikan kebijakan hanya saat dicanangkan, tetapi minim pengawasan saat kebijakan tersebut diimplementasikan. Akhirnya, banyak tuntutan masyarakat yang dihadirkan tanpa solusi konkret.
“Pengurangan atau bahkan penghapusan Premium hanyalah salah satu pertimbangan dalam mengurangi emisi gas. Ada faktor penting yang perlu disoroti, yakni perilaku konsumtif masyarakat yang membuat konsumsi Premium tidak terkendali. Makanya pemerintah coba tekan konsumsi Premium yang mencemari lingkungan,” ujarnya.
Adapun penghapusan Premium secara bertahap tentu memberi dampak pada sektor lain. Hal inilah, kata Amril, yang perlu diawasi dengan sebaiknya.
“Baca Perpres. Saya yakin subsidi itu tetap ada. Tapi tahu, tidak? Hasil penelitian Bank Dunia, sekitar 72% subsidi BBM tidak tepat sasaran. Itu masalahnya,” ungkapnya lagi.
Terakhir, Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Unhas ini menekankan agar subsidi BBM lebih tertata dan disalurkan dengan tepat sasaran.
“Yang penting adalah bagaimana sektor-sektor produktif yang ada di Indonesia diberikan BBM bersubsidinya. Bukan kepada sektor atau oknum oknum yang bermain hanya untuk menguntungkan diri sendiri,” pungkasnya.