MAKASSAR, EDUNEWS.ID- Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim angkat bicara terkait polemik penolakan siswa lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) pada sistem penerimaan online siswa baru SMA/Reguler di Makassar.
Ramli menuturkan, apapun alasannya, pemerintah mesti memberikan perhatian khusus terhadap mereka yang berkebutuhan khusus dalam melanjutkan jenjang pendidikan.
Menurutnya, pemerintah harus membuka kesempatan kepada mereka untuk bersekolah disekolah biasa, inilah yang disebut pendidikan Inklusi.
“Apapun caranya, pemerintah harus mengakomodir itu,” katanya saat dihubungi edunews.id, Ahad (24/6/2018).
Olehnya itu, kata Ramli, dalam dunia pendidikan dikenal istilah pendidikan inklusi.
“Pendidikan inklusi bukan siswa berkebutuhan khusus di SLB tapi siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, sistem penerimaan SMA/Reguler di Sulawesi Selatan ditengarai tidak mengakomodir siswa lulusan SMP Luar Biasa (SLB) yang merupakan siswa Difabel.
Seperti yang dialami oleh dua siswi lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) A Yapti Makassar bernama Nabila Ananda dan Andi Nabila Dizzah Sweetha, saat hendak mendaftar secara online melalui situs http://epanritasulselprov.go.id, rupanya sistem tidak mengenal identitas keduanya.
Ketua DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sulawesi Selatan, Kasmir Padallingan mengungkapkan, akibatnya kedua siswa tersebut tidak bisa mendaftar, karena data mereka tidak ada dalam sistem.
Kasmir mengatakan, persoalan tidak adanya data siswa berkebutuhan khusus alumni SMP LB dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bukanlah persoalan baru di Makassar. Hal ini sudah terjadi sejak tiga tahun yang lalu, tepatnya pada 2016 dan 2017.
Menurutnya, saat itu tak ada satu pun difabel netra yang sebelumnya bersekolah di SMPLB mampu bersekolah di SMA Negeri di Makassar karena mereka tidak bisa mendaftar.
Sebenarnya Kasmir sudah mengingatkan jauh sebelum PPDB SMA/SMK 2018 ini dimulai. Ia mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini ke pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi, sepertinya, apa yang disampaikan Pertuni tidak membawa perubahan.
“Tahun ini, kejadian serupa kembali terjadi,” ujar Kasmir di Makassar, Ahad (24/6/2018), dikutip dari portalmakassar.com
