MAKASSAR, EDUNEWS.ID– Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) didukung oleh Women’s Democracy Network dan International Republican Institute dan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan menggelar ruang publik Edisi #2 via zoom.
Kegiatan tersebut, menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Periode 2019-2024, Andi Suhada Sappaile yang akrab disapa Noni, dan Ketua Prodi Gender dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Profesor Nursini, dan dihadiri sejumlah komunitas kepemudaan, sosial hingga pendidikan.
Ruang Publik Edisi #2 tersebut, mengusung tema ‘menghadirkan anggaran publik yang responsif gender’.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Periode 2019-2024, Andi Suhada Sappaile mengatakan, pos anggaran untuk gender sudah dibuatkan disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Anggaran responsif gender tidak hanya berbicara tentang perempuan saja, tetapi tentang keadilan dan penghapusan diskriminasi. OPD yang ada di pemerintah Kota Makassar harusnya mengerti apa yang menjadi pemaknaan ARG. OPD harusnya diberikan sosialisasi bukan hanya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makaassar”, kata Prof Nini.
Prof. Nini memberikan gambaran terkait anggaran publik yang responsif gender dan konsep dari prespektif gender.
“Anggaran yang responsif gender adalah sebuah sistem yang terintegrasi. Kalau tidak ada perencanaan yang responsif gender, maka tidak ada implementasi program yang responsif gender. Ketika melihat kasus di Kota Makassar, begitu banyak kendala yang dialami dalam penerapan PPRG,” ujar Prof. Nini
