Komunitas

HMI MPO UPN ‘Veteran’ Yogyakarta Gelar Webinar, Bahas Konflik Palestina-Israel dalam Historis dan Ancaman Cyber Propaganda

Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO UPN 'Veteran' Yogyakarta menyelenggarakan webinar dalam menanggapi permasalan Palestina-Israel dengan topik 'Menyoal Konflik Palestina-Israel Dalam Historis dan Ancaman Cyber Propaganda', Rabu (26/5/2021).

YOGYAKARTA, EDUNEWS.ID – Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO UPN ‘Veteran’ Yogyakarta menyelenggarakan webinar dalam menanggapi permasalan Palestina-Israel dengan topik ‘Menyoal Konflik Palestina-Israel Dalam Historis dan Ancaman Cyber Propaganda’, Rabu (26/5/2021).

Webinar itu menghadirkan beberapa narasumber yaitu Dr. Dina Y. Sulaeman, M. Si (Pakar geopolitik Timur-tengah, Dosen Prodi Hubungan Internasional UNPAD), Dra. Harmiyati, M. Si (Dosen Prodi Hubungan Internasional UPN ‘Veteran’ Yogyakarta), dan Ismail Fahmi, PhD (Social Media Analyst, Founder of Drone Emprit).

Acara tersebut dipandu oleh kader HMI MPO, Afif Khuarizmi Harapan dan diikuti oleh berbagai macam golongan mulai dari akademisi, pegawai negeri, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Pakar geopolitik Timur-tengah, Dosen Prodi Hubungan Internasional UNPAD, Dr. Dina Selamat mengatakan, persoalan Palestina dan Israel diawali sejak tahun 1917.

“Akar konflik antara Palestina-Israel jika dilihat dengan menggunakan kacamata historis bermula dari Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang berisi tentang dukungan dari pemerintahan negara Inggris semasa perang dunia pertama untuk membentuk sebuah kediaman bagi masyarakat Yahudi di Palestina,” katanya.

Selain itu, ia menjelaskan,  asal mula Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membagi dua wilayah, hingga banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Israel.

“Pada tahun 1947 PBB mengeluarkan resolusi nomor 181 yang membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian dengan komposisi 45% untuk bangsa Arab-Palestina, sedangkan 55% untuk bangsa Yahudi. Resolusi ini dinilai timpang karena pembagian wilayah tersebut tidak sesuai dengan populasi yang ada dimana bangsa Arab-Palestina memiliki populasi dua kali lipat lebih banyak di banding bangsa Yahudi akan tetapi bangsa Arab-Palestina mendapatkan wilayah yang lebih sedikit di bandingkan bangsa Yahudi. Hingga saat ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel dalam menguasai wilayah Palestina,” jelasnya.

Seperti Israel secara sepihak menguasai wilayah Jerusalem Barat dan menyebabkan 28 ribu orang warga Palestina terusir dari rumahnya dan mengungsi. Tindakan Israel tersebut telah melanggar status kota Jerusalem sebagai kota bebas militer oleh PBB. Tak hanya itu, Dr. Dina Sulaeman juga menunjukan bahwa Israel jelas-jelas telah melanggar peraturan dari Konvensi Jenewa dengan mengusir para penduduk Palestina, melanggar dan merubah hukum local secara sepihak, dan membangun pemukiman-pemukiman illegal. Di akhir pembicaraan, Dr. Dina Sulaeman memandang dalam konflik Palestina-Israel ini menunjukkan kelemahan PBB dalam menjamin hak-hak setiap bangsa,” tambahnya.

Dr. Dina Sulaeman juga menunjukkan bagaimana Israel melancarkan propaganda dua arah terhadap negara-negara Arab dan terhadap negara-negara Eropa.

Sementara itu, Dosen Prodi Hubungan Internasional UPN ‘Veteran’ Yogyakarta, Dra. Harmiyati menuturkan, selain faktor sejarah, konflik kedua negara tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya agama.

“Bahwa selain factor historis, adapula factor agama yang mempengaruhi konflik Palestina-Israel ini. Beliau menjelaskan bahwa tanah Jerusalem menurut kepercayaan Yahudi merupakan tanah yang dijanjikan kepada mereka. Bahkan kata Jerusalem disebut sebanyak 667 kali dalam kita Talmut. Selain itu para bangsa Yahudi juga meyakini bahwa tanah Jerusalem akan menjadi kerajaan terakhir Yahudi di muka bumi. Oleh karenanya tanah Jerusalem sangatlah penting menurut para bangsa Yahudi untuk mewujudkan impian tersebut,” tuturnya.

Selain itu, ia mengungkapkan, pemerintah Israel telah lama merencanakan perampasan Kota Yerusalem di Palestina.

“Kementrian Kependudukan Israel merencanakan pada tahun 2010 kota Jerusalem akan dihuni oleh bangsa Yahudi. Akan tetapi, hingga sekarang mimpi tersebut masih belum terwujud. Bahwa factor yang menghambat pemerintahan Israel untuk mewujudkan mimpi tersebut karena ketidakmampuan pemerintah Israel untuk membuka lapangan kerja bagi para penduduknya, serta lambatnya pertumbuhan penduduk Israel,” ungkapnya.

Hingga pada pencarian solusi antar kedua negara, namun pada gencatan senjata, beberapa waktu lalu, tidak juga menemukan.

Dunia internasional berulang kali mencoba melakukan resolusi konflik tersebut, akan tetapi selalu berakhir buntu baik di tingkat PBB, hingga pertemuan bilateral antara kedua pihak. Amerika Serikat selaku negara pendukung dari Israel selalu menggagalkan segala upaya yang bersangkutan dengan pemberian sanksi terhadap Israel,” imbuhnya.

“Sedangkan dalam usaha damai, banyak negara sudah berusaha untuk menyelesaikan konflik ini hingga akhirnya mereka berusaha untuk mencapai keputusan gencatan senjata antar dua pihak tersebut untuk beberapa waktu yang lama,” tambahnya.

Terakhir, Social Media Analyst, Founder of Drone Emprit, Ismail Fahmi, Ph.D mengatakan, bahwa narasi-narasi yang beredar tentang isu Palestina dan Israel di Media Sosial (Medsos) cenderung apa yang terjadi sekarang tanpa menjelaskan factor historis antar kedua negara bangsa tersebut.

“Netizen Indonesia saat ini lebih banyak yang melihat bahwa konflik Palestina-Israel ini bukanlah soal agama, akan tetapi soal HAM dan keadilan. Hal ini dikarenakan isu keadilan dan HAM lebih bersifat universal dan mudah diterima oleh masyarakat yang beragam,” katanya.

Menurutnya, netizen Indonesia mudah dipengaruhi melalui berbagai berita yang beredar di Medsos.

“Netizen Indonesia memiliki pandangan yang sangat beragam dalam melihat konflik Palestina-Israel ini. Hal ini disebabkan banyaknya berita yang dapat menggiring opini masyarakat untuk bersimpati bahkan berempati pada salah satu pihak. Salah satunya adalah narasi tentang Hamas sebagai organisasi teroris mempengaruhi sebagian pandangan netizen Indonesia,” ungkapnya.

Ismail Fahmi menjelaskan bahwa “Isu digital apartheid juga terjadi dalam konflik ini dimana pemerintah Israel diduga kuat berusaha untuk membatasi segala informasi yang keluar tentang Palestina. Penyerangan terhadap gedung pers di jalur Gaza oleh pihak Israel dinilai sebagai salah satu bukti kuatnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah Palestina mendapatkan simpatisan masyarakat global,” jelasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top