MALAYSIA, EDUNEWS.ID– Program Studi Pascasarjana Administrasi Pembangunan Fisip Universitas Hasanuddin mengadakan Studi Banding Kebijakan dan Pelayanan Publik di Malaysia, Thailand dan Singapura. Salah satu agenda adalah berkunjung di Kedutaan besar Republik Indonesia di kuala Lumpur. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 22 November 2016.
Kunjungan ini diterima oleh atase bidang sosial budaya, KBRI. Adapun poin utama yang menjadi kebijakan yang didiskusikan terkait masalah kependudukan, kesehatan dan transportasi.
Dalam diskusi ini, salah satu masalah yang disoroti terkait masalah
kependudukan khususnya di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Wacana kewarganegaraan ganda masyarakat perbatasan masih menjadi polemik yang tak kunjung usai dan belum terselesaikan hingga sekarang. Polemik mengenai kewarganegaraan ganda bukanlah masalah kecil sebab konsekuensinya tentu menimbulkan kerugian bagi negara.
Ketidakjelasan status kewarganegaraan dapat pula dimanfaatkan oleh oknum demi suatu kepentingan tertentu. Hal ini diakui oleh KBRI, menurutnya jika itu menguntungkan bagi warga negara kita dalam memperoleh pelayanan publik tentunya tidak bisa kita larang. Tapi saat ini presiden sudah mengintruksikan untuk memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik di perbatasan.
Ketua Forum mahasiswa Pascasarjana Adminitrasi Pembangunan Unhas, Riswanto MR yang juga merupakan peserta study tour mengatakan bahwa Perwakilan negara dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tentu wajib merespon permasalahan ini.
“Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kondisi warga negara yang berhubungan langsung dengan negara tetangga, dibutuhkan adanya ketegasan agar tak merugikan kedua negara,” ucapnya, Kamis (24/11/2016).
Penulis : Rizal Pauzi
