JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, rencana pemerintah untuk mewajibkan 25 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di tujuh kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali (work from Bali/WFB) seolah-olah seperti membiayai ASN untuk jalan-jalan.
“Ini ASN bekerja atau jalan-jalan? Akhirnya jadi membiayai ASN jalan-jalan,” ucap Bhima, kepada CNNIndonesia.com, Minggu (23/5/2021).
Bhima memandang, kebijakan itu tak akan berdampak signifikan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Bali. Masalahnya, ekonomi Bali sangat bergantung dengan wisatawan mancanegara (wisman).
Menurut Bhima, dampak dari anjloknya turis asing di Bali tak bisa digantikan oleh 25 persen ASN di tujuh kementerian yang bekerja dari Pulau Dewata. Kunci pemulihan Bali adalah pengendalian Covid-19 dan perbaikan mobilitas.
“Dampak ekonomi ke Bali diprediksi kecil. Basis ekonomi di Bali adalah pariwisata, khususnya wisman. Penurunan tajam wisman hingga minus 100 persen secara tahunan per Maret 2021 di pintu Bandara Ngurah Rai tak bisa digantikan semudah itu [dengan kebijakan kewajiban 25 persen ASN bekerja dari Bali],” jelas Bhima.
Lagi pula, Bhima memproyeksi, kebijakan ini justru hanya akan dinikmati oleh ASN sendiri atau berputar di lingkaran pemerintah saja. Sementara pada saat yang sama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi membengkak karena kebijakan ini.
Alih-alih memboyong ASN ke Bali, Bhima mengatakan bahwa akan lebih baik jika seluruh alokasi perjalanan dinas pemerintah yang masih tersisa langsung diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata atau memberikan bentuk stimulus langsung ke pengusaha yang terdampak.
“Itu jauh langsung tepat sasaran,” tambah Bhima.
Masalahnya, Bhima menyebut, acara pemerintah lebih banyak diselenggarakan di hotel bintang tiga ke atas. Jika pun 25 persen ASN bekerja dan menginap di hotel, hanya hotel bintang tiga ke atas yang mendapat ‘jatah’. Sementara hotel bintang tiga ke bawah tak akan terkena dampak.
“Sulit mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut. Dampaknya lebih baik disalurkan merata ke seluruh hotel, bukan sekedar hotel yg bintang tiga ke atas,” tuturnya.
2. ‘Bantalan’ Ekonomi Bali
Pengamat INDEF, Bhima Yudhistira Adinegara memandang, kebijakan work from Bali tak akan berdampak signifikan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Pulau Dewata.
Diwawancara terpisah, Kepala Ekonom BCA, David Sumual berpendapat bahwa rencana 25 persen ASN bekerja dari Bali tak serta merta secara langsung membuat perekonomian menjadi positif sepenuhnya. Tapi, setidaknya rencana ini membantu sedikit memperbaiki perekonomian di Pulau Dewata.
“Ide ini cukup baik, untuk dorong ekonomi setempat. Dari segi domestiknya,” ucap David.
Menurut David, 25 persen ASN itu akan mendongkrak pendapatan hotel dan restoran di Bali. Dengan demikian, sektor usaha di Bali kembali bergerak dan potensi pengangguran bisa sedikit teratasi di masa pandemi Covid-19.
“Paling tidak bisa menjadi bantalan ekonomi untuk Bali. Ekonomi Bali sangat terpuruk. Stimulus untuk Bali beda, tidak bisa seperti yang lain karena tidak ada yang datang,” jelas David.
Kendati demikian, senada dengan Bhima, David juga mengakui bahwa anggaran pemerintah akan membengkak dengan kebijakan ini. Namun, mau tak mau pemerintah harus melakukannya.
“[Anggaran pemerintah] ya memang sekarang harus boros. Kalau tidak dibelanjakan, ekonomi tidak bergerak karena semua menahan, investasi menahan, semua menahan. Jadi harus ada dorongan extraordinary semacam ini,” terangnya.
Ia memproyeksi, ekonomi Bali masih minus pada kuartal III 2021 atau saat kebijakan ASN bekerja di Bali diberlakukan. Namun, kontraksinya akan membaik dibandingkan dengan kuartal I 2021.
“Ini solusi jangka pendek, tapi tergantung berapa lama dan jumlah ASN yang bekerja dari Bali,” ujar David.
Sebagai informasi, ekonomi Bali minus 9,85 persen pada kuartal I 2021. Ekonomi Bali terlihat semakin terpuruk dibandingkan dengan kuartal I 2020 yang hanya minus 1,2 persen.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menginisiasi kebijakan work from Bali untuk memulihkan pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Komitmen program work from Bali atau WFB dituangkan dalam nota kesepahaman Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali, Selasa (18/5/2021) lalu.
ant
