Ekonomi

Utang dan Impor Indonesia Ikut Melemahkan Nilai Tukar Rupiah

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai bukan semata dari faktor internal berupa sentimen negatif ancaman perang dagang global dan rencana Bank Sentral Amerika Serikat (AS) menaikkan bunga acuan, Fed Fund Rate, hingga empat kali tahun ini.

Pemerintah juga mesti mencermati bahwa ada kelemahan dalam fundamental ekonomi Indonesia yang turut menekan kurs mata uang RI itu. Misalnya, defisit transaksi berjalan, utang luar negeri yang membengkak, dan kebergantungan pada impor barang konsumsi maupun pangan yang terus meningkat.

Pada Rabu (7/3/2018), rupiah masih tertekan. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) mencatat rupiah melemah 13 poin (0,09 persen) menjadi 13.763 rupiah dari posisi hari sebelumnya di 13.750 rupiah per dollar AS.

Peneliti Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengemukakan defisit transaksi berjalan terus menggerus cadangan devisa karena sistem keuangan Indonesia terbuka oleh kepemilikan asing. Lebih dari 90 persen modal sektor perbankan bisa dikuasai asing.

Saat ini, 40 persen surat utang pemerintah dipegang asing dan porsi investor asing di pasar saham sekitar 60 persen. “Akibatnya, ketika terjadi shock terhadap ekonomi, asing dengan mudah keluar dan memicu capital outflow sehingga menekan kurs rupiah,” kata dia, Rabu (7/3/2018).

Bhima juga menyoroti soal utang luar negeri Indonesia yang mencapai 352 miliar dollar AS (setara 4.840 triliun rupiah pada kurs 13.750 rupiah per dollar AS). “Utang naik, tapi pertumbuhan ekonomi stagnan di lima persen,” tukas dia.

Selain itu, kebergantungan yang tinggi pada impor, terutama barang konsumsi dan pangan, juga turut melemahkan pondasi ekonomi. Bahkan, impor saat depresiasi rupiah jadi sumber utama inflasi.

“Kebergantungan yang tinggi pada impor juga membuat daya saing pertanian dan industri nasional rendah, sehingga ekspor kita hanya mengandalkan komoditas primer, minim produk bernilai tambah,” papar Bhima.

Menurut dia, hal itu juga relevan dengan ancaman deindustrialisasi yang membuat kinerja industri makin loyo dan tumbuh di bawah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) karena insentif, deregulasi, dan perizinan tidak berjalan sesuai target.

Bhima juga menilai fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan optimal sehingga minim kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi. Perbankan justru banyak menggelontorkan kredit di sektor properti yang cenderung konsumtif dan spekulatif.

To Top