News

Fraksi PPP Desak Pemerintah Sampaikan Nota Protes ke Pemerintah Myanmar

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Muslim Rohingya kembali mengalami praktik pembunuhan, pengusiran, pembakaran rumah dan penistaan sebagai manusia. Bulan November ini diperkirakan 100 jiwa telah gugur, yang diduga kuat dilakukan oleh militer Myanmar. Bahkan, berdasarkan data satelit yang dirilis oleh Human Rights Watch terdapat 820 bangunan dan rumah di pemukiman Muslim Rohingya yang telah dihancurkan.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati pun turut angkat bicara. Reni mengatakan Fraksi PPP mendesak Pemerintah RI untuk menyampaikan nota protes keras kepada Pemerintah Myanmar dan memintanya untuk segera menghentikan praktik-praktik yang terindikasi merupakan genosida tersebut.

“Fraksi PPP mendesak Pemerintah RI agar meminta ASEAN mengadakan pertemuan untuk mencari solusi komprehensif masalah Muslim Rohingnya dan mencegahnya muncul kembali,” jelas Reni, Selasa (22/11/2016).

Dalam hal ini Reni melanjutkan Fraksi PPP meminta Pemerintah RI berada di barisan terdepan untuk mengingatkan seluruh Anggota ASEAN agar mengikuti prinsip-prinsip Piagam ASEAN (The ASEAN Charter), antara lain prinsip menghormati kebebasan mendasar, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, promosi keadilan sosial, sebagaimana prinsip menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama dari para penduduk ASEAN, serta menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat bersatu meski berbeda (unity in diversity).

“Kami meminta kepada Pemerintah kita untuk mendesak PBB terutama Badan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan tragedi Muslim Rohingya secara komprehensif, adil, objektif dan imparsial. Penyelidikan ini perlu untuk mengetahui para pelaku genosida secara nyata sehingga keadilan dapat ditegakkan,” pungkasnya.

To Top