Hukum

KPK Segel Ruang Kerja Bupati Mojokerto

 
 
MOJOKERTO, EDUNEWS.ID – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa. Selain itu, turut digembok pula pintu ruang kerja Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, dan ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Herry Suwito.
Tindakan KPK tersebut dilakukan setelah melakukan penggeledahan ke sejumlah ruangan di dua kantor dinas dan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mojokerto sekitar lima jam pada Selasa (24/4/2018).
Sekitar pukul 18.00 WIB, penyidik KPK tampak meninggalkan kawasan Pemkab Mojokerto dengan menyita sejumlah dokumen sebanyak lima koper dan satu boks. Sebelum itu, petugas KPK membawa tiga koper dari rumah dinas Bupati Mojokerto di kompleks kantor Pemkab Mojokerto.
Ketua KPK, Agus Rahardjo, membenarkan penyidik KPK telah menyegel sejumlah ruangan di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, di antaranya ruang kerja Bupati Mustofa Kamal Pasa, Wakil Bupati Pungkasiadi, dan ruang kerja Sekretaris Daerah Herry Suwito.
Agus menolak berkomentar lebih detail soal kasus yang diduga melibatkan pejabat tinggi di Pemkab Mojekerto tersebut. “Tunggu penjelasan selanjutnya saja,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, mengatakan dokumen yang disita KPK terkait pendirian tower Base Transceiver Station (BTS) tahun 2015.
“Surat-surat yang sudah kami kirim ke KPK dulu itu yang diambil, sama ternyata. Berkasnya prosedur umum, seperti surat disposisi,” kata Mustofa kepada wartawan di rumah dinasnya.
Mustofa menambahkan, penyidik KPK juga mencari bukti gratifikasi pendirian tower seluler tahun 2015. Menurut dia, saat itu terdapat 15 titik tower BTS yang berdiri tanpa izin di wilayah Mojokerto.
Namun, pemilik tower diduga melakukan gratifikasi ke oknum Pemkab Mojokerto agar tower tak dibongkar. “Yang dicari gratifikasinya, orang ini (pemilik tower) berikan duit ke siapa? Hanya itu yang dicari,” ujarnya.
Diperoleh informasi, KPK juga menggeledah ruang kerja Kepala dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta kantor Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
Dari Dinas Pendidikan, KPK membawa dua koper dan satu kardus berisi dokumen. Bahkan, KPK juga menggeledah showroom mobil milik orang dekat Bupati Mustafa N, di Mojosari, Mojokerto.
Namun, Bupati Mustofa mengaku tak tahu menahu terkait penggeledahan tersebut. “Dinas Pendidikan tak ada kaitannya, dinas PU juga tidak tahu. Ini khusus tower saja tahun 2015, pemilik showroom juga tidak mengerti,” tegasnya.
Informasi yang dihimpun, penggeledahan dan penyegelan itu merupakan pengembangan dari perkara yang tengah ditangani KPK. Saat ini, KPK masih melakukan proses penyidikan kasus suap DPRD Mojekerto.
Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Mojokerto Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Umar Faruq, serta Kadis PU Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febryanto, sebagai tersangka.

To Top