Hukum

Sebut 2022 Sebagai Tahun Politik, Pakar HTN Unhas : Turbulensi Hukum Tak Dapat Dihindari

Fajlurrahman Jurdi, SH (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin)

HUKUM, EDUNEWS.ID – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Hasanuddin, Fajlurrahman Jurdi, menyebut tahun 2022 sebagai tahun politik dimana turbulensi hukum tidak dapat dihindari. Hal ini disampaikan Fajlur kepada edunews.id, Rabu (5/1/2022).

Fajlur menyebut 4 poin yang perlu menjadi catatan di tahun 2022 ini.

“Pertama, tahapan Pemilu dimulai. Kedua, masa jabatan sebagian besar kepala daerah berakhir. Ketiga, konsolidasi dan massifikasi kerja kerja politik partai intensitasnya akan tinggi. Keempat, karenanya, tahun ini kemungkinan turbulensi politik bakal terjadi jika tidak dikelola dengan baik,” jelasnya.

Dosen Fakultas Hukum Unhas ini menjelaskan bahwa tahun Pemilu juga berarti tahun politik. Kompetisi dan kontestasi sudah mengambil titik start. Akan ada ‘gonjang ganjing’, huru hara, gesekan dan saling tuding. Maka tahun ini diperlukan kesabaran, kehati-hatian, serta sikap berbesar hati.

Selanjutnya, terkait banyaknya kepala daerah yang berakhir masa jabatannya. Menurut Fajlur, hal ini cukup penting mengingat tidak ada Pilkada di tahun ini dan di tahun 2023. Artinya, nanti hanya PJ yang menjabat dan seluruhnya di bawah kendali Kemendagri. Di samping itu, kerja-kerja politik partai intensitasnya akan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, Fajlur menyimpulkan bahwa turbulensi politik bakal terjadi jika tidak dikelola dengan baik. Jika turbulensi politik terjadi, maka turbulensi hukum pun tidak dapat dihindari.

“Kita akan menyaksikan bagaimana mekanisme hukum bekerja untuk menghunus lawan dan melindungi kawan politik. Setiap orang tetap harus berhati-hati, karena tahun politik ini manusia bisa menjadi monster bagi yang lainnya. Homo homini lupus,” tandasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top