Internasional

Palestina Terancam Bangkrut

Warga Palestina nampaknya sudah mulai jengah dengan upaya perdamaian dengan Israel.

PALESTINA, EDUNEWS.ID – Sebagai sebuah negara, Palestina bukanlah negara mandiri. Ekonomi Palestina tergantung penuh pada negara lain. Pendudukan dan blokade Israel membuat masyarakat di sana tak bebas bergerak leluasa. Tembok-tembok tinggi menjulang dan pos pemeriksaan militer Israel yang bertebaran di mana-mana jadi sebab ekonomi Palestina tidak akan pernah berkembang.

Data Bank Dunia 2013 memprediksi pembatasan Israel di Tepi Barat membuat ekonomi Palestina merugi hingga $3.4 miliar per tahun atau 45 persen dari PDB Palestina yang berkisar $6,2 miliar.

Pengangguran di Tepi Barat dan Jalur Gaza tinggi, di mana hampir 1 dari 4 orang dewasa adalah tunadaksa. Laporan terbaru dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 87 ribu warga Palestina berusia di atas 15 tahun bekerja di pemukiman Israel. Angka ini sama dengan 10 persen pekerja di Palestina. Bergantungnya Palestina terhadap kebijakan-kebijakan Israel memang tak terelakkan.

Pada 2014, misalnya, Israel mempersulit pendapatan cukai yang dikumpulkan Palestina yang berjumlah $6,5 miliar. Hal ini menyebabkan krisis keuangan yang parah dan tunggakan gaji pegawai negeri yang berjumlah 156 ribu orang.

Selain pada Israel, Palestina pun bergantung penuh pada diaspora penduduk mereka yang bekerja dan tinggal di luar negeri. Diperkirakan satu juta orang Palestina telah bermigrasi sejak tahun 1948. IMF menyebut Palestina adalah negara yang ekonominya paling tergantung remitansi.

Data terakhir dari IMF tahun 2010 menunjukkan $431 juta dolar telah ditransfer ke Palestina oleh mereka yang bekerja di luar negeri.

Jika untuk berdikari pun susah lalu bagaimana Palestina bisa bertahan hingga kini? Jawabanya adalah bantuan asing.

Sejak perjanjian Oslo 1993 disepakati antara Israel dan Palestina,dibentuklah pemerintah otoritas Palestina pada 1994. Agar eksistensi negara bisa berlangsung maka sejak didirikan, pemerintah Palestina bertumpu pada donor asing. Sejak 1994, total $180 miliar dolar bantuan asing telah mereka terima.

Bantuan ini amatlah akut karena jadi arus kas utama di APBN. Pada 2008, bahkan hampir 41 persen atau $1,8 miliar dolar APBN Palestina yang berjumlah $4,3 miliar berasal dari bantuan asing. The Guardianmenyebut 4 dari 5 warga Gaza amat bergantung kebaikan donatur asing. Jika dirata-ratakan, bantuan yang didapat tiap penduduk Palestina baik di Tepi Barat ataupun Jalur Gaza adalah $176.

Lalu saat bantuan itu menyusut, kesusahan pun melanda. Samir Abu Mudallala, seorang profesor ekonomi di Universitas Al-Azhar di Jalur Gaza kepada Al Monitor mengatakan setelah 2011, bantuan luar negeri mulai menurun drastis. Efek penurunan ini langsung terasa langsung terasa di 2012, ketika anggaran Palestina defisit hingga $800 juta. Pada 2013, di Tepi Barat bahkan terjadi penurunan PDB yang terburuk sepanjang satu dekade terakhir.

Kesialan ini berlanjut hingga sekarang. Kepada Al Jazeera pada Februari lalu, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengakui bahwa pada APBN 2015, pemerintah otoritas Palestina hanya menerima separuh dari yang dijanjikan negara-negara donor.

Kondisi ini memotong lebih dari 37 persen APBN dari apa yang sebelumnya direncanakan.

Menteri Keuangan Palestina Shukri Bishara mengatakan jumlah bantuan asing pada 2015 berkisar $800 juta. Angka ini tentu turun jika dibandingkan dengan 2013 dan 2014 yang bisa mencapai $1 miliar.
Ini terjadi karena beberapa negara memotong anggaran bantuan untuk Palestina.

Amerika Serikat yang biasa memberi $400 juta, tahun lalu sama sekali tak menyumbang. Begitupun juga negara-negara Arab (non-Saudi) yang semula menjanjikan $500 juta per tahun, tahun lalu hanya memberi $150 juta. Hal serupa dilakukan Uni Eropa. Tawaran permintaan bantuan $500 juta hanya disetujui separuhnya saja.

Jika kita membedah APBN 2016 Palestina, tahun ini penerimaan diproyeksikan mencapai $4,25 miliar.

Mereka berharap proyeksi bantuan luar negeri 2016 mencapai $995 juta. Tapi jika menilik besarnya gelontoran dana dari Saudi ke Palestina, amat wajar jika mereka ingin Fatah kembali merekrut Mohammed Dahlan. Bagi Riyadh, Dahlan adalah sosok ideal untuk bisa mengontrol kemana bantuan asing itu lari.
[Tirto]

To Top