JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ikatan Pemuda Nusantara (IPN) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait praktik pertambangan ilegal yang marak terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Desakan ini khususnya menyoroti wilayah Kabupaten Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur.
Menurut Irsan Aprianto Ridham dari IPN, salah satu contoh nyata adalah praktik pertambangan ilegal dan tindak pidana korupsi (gratifikasi) yang kerap terjadi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Antam Tbk.
Hal ini, lanjut Irsan, telah mengakibatkan kerugian negara yang fantastis, mencapai ratusan miliar hingga puluhan triliun rupiah, sebagaimana kasus yang sempat menggemparkan Sulawesi Tenggara beberapa bulan lalu.
“Perusahaan Tambang Antam Tbk ini sudah sering kali menjadi tempat atau lumbung bagi para mafia tambang dan juga koruptor untuk meraup kekayaan serta keuntungan di sektor pertambangan,” ujar Irsan pada Rabu, (18/6/2025) kemarin.
IPN secara tegas meminta aparat penegak hukum di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera mengambil tindakan tegas dan memproses hukum terkait tindak pidana kejahatan di sektor pertambangan ini. Tujuannya adalah agar kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah tidak terulang lagi di masa mendatang dan tidak lagi merugikan masyarakat serta negara.
Selain itu, Irsan Aprianto juga mendesak instansi dan institusi terkait untuk turut serta dalam penegakan hukum di sektor pertambangan. Hal ini mengingat bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu penghasil dan penyumbang ekonomi terbesar bagi negara.
DPP IKATAN PEMUDA NUSANTARA berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas untuk menuntaskan kasus-kasus pertambangan ilegal yang telah terjadi dan secara aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara. (*)
