JAKARTA, EDUNEWS.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 membawa angin segar untuk partai politik non-parlemen dan partai parlemen seperti PDI-P yang kesulitan membangun koalisi untuk maju di Pilkada. Dari berbagai daerah yang merasakan dampak positif tersebut, Jakarta menjadi pusat perbincangan karena maju atau tidaknya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta tergantung rekomendasi dari PDI-P.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai putusan MK No 60 membawa keberkahan politik untuk PDI-P setelah kehilangan kesempatan untuk mengusung kandidat sendiri dibalik skema KIM Plus diberbagai Pilkada.
Namun, saat ini PDI-P juga kebingungan untuk mendukung kandidat di Pilkada Jakarta 2024. Memilih mendukung Anies Baswedan yang secara elektabilitas paling tinggi atau Ahok yang memang kader PDI-P.
Kebimbingan PDI-P tentu tergantung agenda dan tujuan PDI-P untuk Pilkada 2024. Memenangkan Pilkada Jakarta dengan mengusung Anies.
Hal ini secara otomatis tentu mematikan karir politik Ahok dan pendukung loyal PDI-P yang masih punya luka lama dengan Anies Baswedan. Pilihan PDI-P untuk Anies juga bakal berdampak negatif terhadap Ganjar Pranowo yang bakal kehilangan kesempatan di Pilpres 2029.
“Jika kepentingan PDI-P menyolidkan kader dan memberi ruang Ganjar Pranowo di Pilpres 2029 untuk Pilkada Jakarta tentu mendukung Ahok. Tetapi, jika PDI-P ingin menang Pilkada Jakarta dan mengambil ceruk pemilih Anies di Pilpres 2024 yang kecewa dengan PKS, tentu pilihannya Anies, “ujar Arifki, Senin (26/8/2024).
Dalam konteks pemilihan, partai politik tentu punya sisi idelogis dan pragmatis dalam menentukan pilihan politik. PDI-P tentu membaca duet Prabowo-Jokowi yang dulunya bertarung di Pilpres 2014 dan 2019, bersatu di Pilpres 2024. PKS pun begitu, dulu dikenal sebagai partai pendukung Prabowo yang paling solid di Pilpres 2014 dan 2019.
Namun, pada Pilpres 2024 lebih mendukung Anies Baswedan. Meskipun, pada Pilkada 2024, skema politik PKS mendukung Ridwan Kamil-Suswono tentu tidak bisa dinilai sebagai langkah ideologis saja, karena ini pelung PKS untuk menjadi cawagub Jakarta dan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
“ Kebimbangan PDI-P tentu bakal lebih rumit, jika PDI-P juga melihat peluang untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika pilihan itu yang diambil PDI-P kemungkinan yang didukung oleh PDI-P bukan lah Anies Baswedan. Kemungkinannya Ahok atau pun kader yang lain, ” tutup Arifki.
