JAKARTA, EDUNEWS.ID – Duta Besar RI di London Rizal Sukma mengakui bahwa tidak mudah bagi Indonesia untuk memajukan pembangunan ekonomi, karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, oleh sebab itu isu konektivitas antara wilayah dan pulau menjadi fokus pemerintah saat ini.
Rizal mengemukakan pendapatnya itu pada Forum Investment Club di Carlton House, London, demikian Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI London, Hastin A B Dumadi di London, Minggu (6/11/2016).
Rizal menyebutkan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan terletak di antara dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia, lebih dari 50 persen perdagangan dunia melewati laut Indonesia, terutama di Selat Malaka.
“Dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, hal ini yang mendorong Presiden Joko Widodo mentransformasi identitas bangsa menjadi bangsa maritim, sehingga pembangunan di sektor maritim saat ini menjadi prioritas pemerintah Indonesia,” katanya.
Menurut Dubes Rizal, dengan meningkatkan konektivitas antara wilayah, maka pembangunan diharapkan dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menitikberatkan perhatiannya pada pembangunan infrastruktur mulai dari pelabuhan, jalan raya, rel kereta api, bandar udara terutama di Indonesia bagian timur sehingga pusat pertumbuhan ekonomi tidak lagi berpusat di pulau Jawa, namun juga ke bagian timur.
Kebijakan ini penting untuk mengatasi disparitas harga barang yang cukup tinggi antara di Jawa dan pulau lainnya karena keterbatasan konektivitas antar wilayah dan antar pulau.
“Guna mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur, Indonesia terus berupaya menarik investasi asing,” ujarnya.
Dubes Rizal menyebutkan sejak krisis finansial tahun 1998, Indonesia mengalami de-industrialisasi, namun dengan semakin meningkatnya investasi asing di Indonesia, pemerintah kembali menitik beratkan perhatiannya untuk melakuan re-industrialisasi.
Dikatakannya Indonesia saat ini juga memfokuskan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Dahulu pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan sebagian kecil anggarannya untuk pendidikan dan penelitian, namun sejak 2009 sesuai amandemen konstitusi Indonesia, pemerintah wajib menganggarkan 20 persen anggaran belanja nasional untuk sektor pendidikan.
[Okezone]
