JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang aksi yang akan digelar 2 Desember 2016 mendatang. Tito beralasan bahwa aksi tersebut memiliki agenda untuk makar dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Pernyataan Kapolri tersebut langsung menuai kecaman dari masyarakat.
Founder Rumah Amanah Rakyat, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa pernyataan Kapolri tersebut sangatlah tidak bijak dan tidak sepatutnya dikeluarkan. Karena pernyataan tersebut bukannya meredam melainkan dapat memicu suasana menjadi lebih panas.
“Kapolri tidak bisa menghalangi dan menghambat aksi penyampaian pendapat didepan publik dengan alasan makar dan melawan petugas dengan ancaman hukuman yang tidak ringan. Kapolri masih menganut pemaksaan kekuasaan daripada mengegepankan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujar Ferdinand saat dihubungi edunews.id melalui pesan singkatnya, Senin (21/11/2016).
Ferdinand menjelaskan, bahwa penyampaian pendapat tersebut diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Aparat kepolisian tidak bisa menghalangi dan seharusnya mengamankan aksi yang akan dilakukan itu bukan mengancam serta menakut-nakuti massa aksi.
“Kapolri juga harus harus menjelaskan ke publik tentang indikator makar yang disampaikan oleh Kapolri. Mengapa Kapolri berani menyebut itu sebagai perbuatan makar? Apa indikatornya? Apa buktinya? Kapolri harus menjelaskan kepublik dan menangkap dalang makarnya. Tidak bisa Kapolri hanya menuding begitu saja tanpa bukti. Justru kapolri bisa dituduhenebarkan keresahan publik dgn pernyataannya jika tidak menyampaikan bukti-bukti indikasi makar tersebut,” pungkas Ferdinand.
