MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Lokasi Depo Pertamina Makassar yang terletak di Jalan Sabutung Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, kini disorot oleh beberapa pihak. Terbaru, lokasi Depo Pertamina Makassar telah dibahas di RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang digelar oleh Komisi D DPRD Prov. Sulsel.
Dalam RDP, Doddy Wijaya selaku Perwakilan GM PT Pertamina MOR VII Makassar mengakui bahwa lokasi Depo memang berbahaya.
“Berbahaya atau tidak, iya (itu) berbahaya. Tapi, tadi saya sudah sampaikan lima metode pengendalian bahaya,” jelasnya.
RDP tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi D Lantai 6 Tower DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, pada Jumat (8/9/2023) siang.
Sebelumnya, pantauan edunews.id di lokasi, Gubernur Sulsel, Kadis ESDM Sulsel, GM PT Pertamina MOR VII Makassar, Aliansi IMM Kota Makassar-HMI MPO Kota Makassar, dan Warga Sabutung turut hadir dalam RDP. Rachmatika Dewi selaku Ketua Komisi D memimpin langsung jalannya RDP.
“Depo Pertamina yang berada di Kecamatan Ujung Tanah itu tidak sesuai dengan SOP yang ada, karena ketika kita melihat secara empirik saja, itu (jaraknya) kemudian hanya bersebelahan dengan masyarakat,” ucap Nasruddin selaku Kabid (Ketua Bidang) Hikmah dan Kebijakan Politik IMM Kota Makassar.
Aliansi mahasiswa menyampaikan bahwa jarak lokasi Depo tidak sesuai dengan hasil kajian yang mereka jadikan acuan. Aliansi meminta agar Depo Pertamina harus dievaluasi sesuai dengan arahan dari Presiden.
“Padahal, sudah diinstruksikan oleh Bapak Jokowi pada saat (pasca) kejadian di Plumpang, itu menyatakan bahwa Depo yang ada di kawasan masyarakat itu harus dievaluasi. Ketika masih tidak sesuai ataupun tidak memenuhi (SOP), Depo Pertamina yang ada di kawasan masyarakat tersebut harus dipindahkan,” lanjut Nasruddin.
RDP di Komisi D DPRD Prov. Sulsel, pada Jumat (8/9/2023).
Merespon Aliansi, Doddy Wijaya mengaku memiliki data bahwa Depo dan warga lokasinya memang sudah berdampingan sejak lama.
“Dari (tahun) 1995-an, dari foto lama itu kita sudah melihat memang posisi Depot sama posisi warga (sudah) berdampingan,” tutur Doddy.
Menanggapi hasil kajian yang dijadikan dasar acuan oleh Aliansi, Doddy mengatakan bahwa telah menerima laporan riset yang sama dari Polinet dan telah didiskusikan bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM.
“Dan itu sudah melalui pembahasan dengan Kementerian ESDM di awal Agustus, studi itu dilakukan oleh Polinet,” tambahnya.
Saat ditanya soal pengevaluasian Depo, Doddy baru menyusun tahap konsep tahapan evaluasi melalui lembaga eksternal.
“Jadi untuk evaluasi, saat ini sedang menyusun tahap evaluasi yang dilakukan pihak eksternal. Tapi dalam artian lembaga eksternal tapi memang yang independen untuk melakukan evaluasi. Dan memang evaluasinya tidak bisa dilakukan hanya sepotong-sepotong aja,” pungkas Doddy.
Sedangkan Ansar selaku Pj Ketua RT 01, RW 01 Kel. Tamalabba menyarankan salah satu solusi, yakni pemindahan lokasi Depo.
“Kayaknya pemikiran ini, ada dua solusi, warga atau Pertamina (yang) pindah. Itu saja solusinya dua, kayaknya begitu bukan?” terang warga.
Senada dengan itu, hasil riset yang disusun oleh Polinet juga menyarankan relokasi untuk Depo Pertamina Makassar.
Polinet menawarkan dua opsi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pertamina dan Kementerian BUMN. Pertama, pemindahan Depo Pertamina Makassar yang dilakukan dengan menghadirkan tempat dan teknologi baru yang menjamin pengelolaan berkualitas serta memenuhi standar risiko perusahaan internasional. Kedua, relokasi masyarakat sekitar Depo Pertamina khususnya yang berjarak di bawah standar minimum yakni 60 meter sesuai standar API dan maksimum 122 meter sesuai standar NFPA.
“Namun, direkomendasikan untuk menggunakan standar maksimum agar menghindari resiko besar bagi masyarakat,” jelas Rizal Pauzi selaku Direktur Polinet pada Rabu, 19 Juli 2023 lalu.
