JAKARTA, EDUNEWS.ID – Partai PDIP resmi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun pihak partai tidak mengutus satupun kadernya dalam kabinet Prabowo.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah usai gelaran hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
“Bu Mega mengatakan, PDI-Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI-Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” kata Basarah.
Basarah mengaku dirinya secara khusus sempat diutus Megawati pada 17 Oktober 2024 untuk menyampaikan sikap partainya melalui Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Kala itu, dirinya diutus karena sama-sama Wakil Ketua MPR di periode 2019-2024. Menurut Basarah, ada delapan sikap partainya yang disampaikan kepada Prabowo.
Pertama, kata dia, Indonesia yang menganut sistem presidensial tak mengenal istilah oposisi.
“Ibu Mega mengatakan dalam filosofi negara Pancasila, esensinya itu adalah gotong royong, sehingga PDIP akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong,” katanya.
Kedua, kata Basarah, meski tak mengirim kadernya di kabinet, sikap politik PDIP berbeda dengan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014.
Menurut Basarah, Ketua Umumnya bersahabat dengan Prabowo dan memiliki panggilan khusus dengan Ketua Umum Gerindra itu.
“Ibu menegaskan, posisi politik PDIP yang demikian itu, tidak sama dengan posisi politik PDIP saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah.
“Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo,” ucapnya menambahkan.
Basarah menjelaskan alasan partainya tak mengirim kader di kabinet, meski mendukung pemerintahan, karena fungsi dukungan tersebut akan dilakukan lewat MPR.
Menurut dia, anggota legislatif partainya di parlemen akan membantu mengawasi pemerintahan ke depan.
“Dalam konteks fungsi pengawasan itulah PDI Perjuangan ingin membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan ikut mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara di bawah Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
