MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pengawalan Depo Pertamina di Jalan Sabutung Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, terus berlanjut.
Terbaru, Syaharuddin Alrif selaku Wakil Ketua I DPRD Sulsel akan membukakan forum RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk membahas soal Depo Pertamina.
“Untuk itu, (saya) meminta kepada staf persiapkan RDP (untuk) besok lusa (Jumat, 8 September 2023),” ucap Syaharuddin saat berdialog bersama massa aksi.
Sebelum dialog, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi IMM Kota Makassar dan HMI MPO Kota Makassar mendatangi kantor DPRD Prov. Sulsel.
Aliansi tersebut menggelar aksi di depan DPRD Sulsel pada Rabu (6/9/2023) siang untuk menuntut relokasi Depo Pertamina Makassar. Jendlap (Jenderal Lapangan) menyampaikan beberapa alasan mengapa Aliansi menuntut relokasi.
“Tapi pada nyatanya, pada hari ini, kita melihat Depo Pertamina (Makassar) itu hanya berjarak 19 meter saja dari permukiman warga, kalau kita survei ke sana, bau gas, bau BBMnya kemudian sangat menyengat (sampai) kepada masyarakat itu sendiri,” tegas Jendlap.
Aliansi menilai bahwa lokasi Depo Pertamina Makassar yang sekarang membahayakan warga sekitar karena jaraknya tidak sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pantauan edunews.id di lokasi, pihak DPRD Sulsel baru menemui massa aksi setelah demonstrasi berlangsung kurang lebih selama satu jam. Senada dengan Aliansi, Syaharuddin menerima bahwa lokasi Depo Pertamina adalah sebuah masalah.
“Hanya berjarak kurang lebih 19 meter dari bangunan rumah warga, maka tentu ini menjadi sebuah permasalahan,” tutur Syaharuddin.
Lebih lanjut, Syaharuddin mengaku akan menghadirkan beberapa stakeholder terkait dengan Depo, terutama Pertamina.
“Nanti akan diundang satu, Pertamina. Ke dua, yang mengurusi project di sana. Yang ke tiga dari Gubernur Sulawesi Selatan nanti akan diwakili oleh ESDM Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya kepada massa aksi.
Tak hanya stakeholder yang terkait dengan Pertamina, Syaharuddin juga meminta agar Aliansi menghadirkan perwakilan warga dalam RDP nanti.
Sedangkan Jendlap mengingatkan kembali agar masalah Depo Pertamina Makassar tidak didiamkan agar kejadian nahas di Plumpang Jakarta Utara tidak terulang.
“Bukan hanya baunya, tapi bagaimana kemudian (kekhawatiran seperti) Depo Plumpang yang ada di Jakarta enam bulan lalu itu kemudian meledak, dan instruksi Presiden bersama Menteri BUMN itu kemudian menyatakan bahwa Depo Pertamina yang ada di seluruh Indonesia yang berada (dekat) dengan kawasan masyarakat harus dievaluasi,” tutur Jendlap.
Dalam pernyataan sikap tegas dari Aliansi IMM Kota Makassar dan HMI MPO Kota Makassar, mereka menuntut dua hal. Yakni:
- Evaluasi Pertamina Makassar sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo
- Pindahkan Depo Pertamina Makassar.
