Nasional

Survei : 66,7 Persen Publik Khawatir Program Bansos Pemerintah Dikorupsi

Bansos/ilustrasi.

EDUNEWS.ID – Program jaring pengaman sosial yang digelontorkan pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 dikhawatirkan menjadi objek korupsi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Hal tersbeut terekam dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk “Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024”

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, mayoritas responden dari 1.200 orang yang terlibat dalam surveinya menyatakan program jaring pengaman sosial rawan dikorupsi,

“Terdapat 66,7 persen responden menyatakan program jaring pengaman sosial rawan dikorupsi,” kata Dedi dalam diskusi daring Polemik Trijaya FM, Sabtu (14/8/2021).

Di samping itu, Dedi dalam surveinya juga merekam anggapan masyarakat terhadap efektivitas program jaring pengaman sosial, dan juga soal penentuan penerima berbagai bentuk bantuan yang dibuat pemerintah.

“Ada 52,7 persen yang menyatakan jaring pengaman sosial tidak signifikan membantu, dan 56,3 persen beranggapan pemilihan penerima bantuan tidak transparan dan terbuka,” tuturnya.

Meski begitu, IPO juga menangkap lebih rinci penilaian responden terkait efektivitas dan ketepatan sasaran sejumlah bentuk program jaring pengaman sosial.

Di mana, untuk program bantuan tunai, sebanyak 26,9 persen responden menyatakan tepat sasaran. Kemudian 54,8 persen tidak tepat sasaran dan 18,3 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Kemudian, dari 1.200 responden ada 51 persen yang menyatakan program bantuan tunai efektif. Sedangkan sebanyak 32 persen menyatakan tidak efektif dan sisanya sebanyak 17 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Untuk program bantuan sembako, ada 62,1 persen responden menyatakan tepat sasaran, 34,8 persen tidak tepat sasaran, dan 3,2 persen menjawab abstain.

Di samping itu, ada sebanyak 62 persen responden menyebut bahwa bantuan sembako tidak efektif, 21 persen efektif, dan 17 persen abstain.

Baca Juga :   Komisi I DPR Dorong Perpres Publisher Rights Jadi Undang-Undang

Adapun untuk program Prakerja, 26,4 persen responden menyatakan tepat sasaran, 66,1 persen tidak tepat sasaran, sedangkan 7,5 persen menjawab abstain.

 

 

Sumber : Rmol.co

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edunews.

Kirim Berita

Kirim berita ke email : [email protected][email protected]

ALAMAT

  • Jl. TB Simatupang, RT.6/RW.4, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 Telepon : 021-740740  – 0817 40 4740

__________________________________

  • Graha Pena Lt 5 – Regus Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Makassar Sulawesi Selatan 90234 Telepon : 0411 366 2154 –  0811 416 7811

Copyright © 2016-2022 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com