JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pakar aliansi kebangsaan, Yudi Latif, mengatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan tolak ukur seorang pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurut dia, TWK dilaksanakan dengan semangat mengedukasi, menghukum.
“Semangatnya itu bukan semakin menjauhkan orang dari wawasan kebangsaan. Jadi ada proses edukasi ya. Makanya harus dikategorisasi dan sampai dimana tingkat keseriusan keburukan wawasannya itu,” kata Yudi kepada wartawan, Jumat (28/5/2021).
Yudi menjelaskan, melalui TWK itu pula pemerintah semestinya melakukan pembinaan. Dengan demikian, kelompok-kelompok yang dianggap melenceng dari wawasan kebangsaan dapat diedukasi dan juga dapat terangkul.
KPK tidak akan Pecat Pegawai yang Gagal Tes ASN
Dari 1351 pegawai KPK, sebanyak 1274 peserta berhasil memenuhi syarat dan 75 peserta tidak memenuhi syarat sementara dua orang tidak mengikuti tes.
“Tapi intinya, tugas negara itu selain menghukum itu harus mengedukasi. Jadi kelompok-kelompok yang mulai dianggap melenceng itu, semangatnya itu bukan malah menyingkirkan tapi merangkul dan mengedukasi,” imbuh.
Dia juga menjelaskan terkait rapor merah dalam TWK, yang belakangan ramai karena 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan karir di KPK karena hal tersebut. Dia mengatakan, rapor merah itu bisa dikategorikan pegawai tersebut sudah tidak mau bekerja lagi untuk institusi negara.
“Pertama, harus ditanya mau melanjutkan atau tidak? Kalau melanjutkan, ini persayarat-syaratnya yang harus dilalui,” jelasnya.
Sebab, kata Yudi, pengertian merah atau tidak itu sebenarnya relatif. Dia berpandangan, merah itu berarti orang tersebut sudah tidak mau bekerja di institusi negara karena melihat negara ini adalah negara thagut dan lain hal semacamnya.
“Kalau menurut saya, merah itu sudah tidak mau bekerja di institusi negara karena negara ini negara togut. Pernah komitmen dalam aksi-aksi teroris. Ada intensi ingin merobohkan tata negara. Itu benar-benar tak akan terampuni itu,” ujar Yudi.
rpl
