News

Pelanggan Kesulitan Registrasi Ulang

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Registrasi ulang nomor prabayar telepon seluler (ponsel) yang dimulai sejak 31 Oktober 2017 telah berakhir pada Rabu (28/2/2018). Namun, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi masih bermunculan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai daerah, problem pelanggan rata-rata identik, yaitu gagal melakukan registrasi meskipun nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) sudah sesuai. Oleh karena itu, sebagian masyarakat tampak memadati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat ataupun kantor layanan milik operator ponsel.

Rieke, salah seorang warga Yogyakarta, mengaku sudah berkali-kali mencoba registrasi melalui layanan short message service (SMS), tetapi selalu gagal. Sebagai jalan keluar, Rieke mendatangi kantor salah satu operator telepon seluler. Namun, upaya Rieke kembali tidak berhasil.

“Saya disarankan melakukan sinkronisasi KK dan NIK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,” ujarnya.

Keluhan juga disampaikan Taifiqur Rachman, salah seorang warga Malang, Jawa Timur. Ia mengaku registrasi nomor prabayar telepon seluler sangat sulit dilakukan. “Sudah sering kali registrasi, tapi tidak berhasil juga,” ujar Rachman mengeluh.

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi membenarkan banyak aduan konsumen kepada YLKI perihal registrasi nomor prabayar ponsel. Sebagian sudah berhasil melakukan, tetapi masih ada pesan dari operator ponsel yang menyebutkan yang bersangkutan belum registrasi.

Ia menilai, permasalahan terkait registrasi ulang nomor prabayar ponsel tak dapat dilepaskan dari keraguan konsumen. Utamanya, berkaitan dengan jaminan keamanan data pribadi mereka, yaitu KK dan NIK.

“Terlebih, saya lihat Kemenkominfo belum memberikan penjelasan yang memuaskan terkait permasalahan ini. Begitu pun halnya dengan operator. Sebenarnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga harus berbicara soal ini karena mengenai data penduduk itu berurusan dengan Kemendagri,” ujarnya.

Mulai 31 Oktober 2017, Kemenkominfo memulai kebijakan registrasi ulang nomor prabayar ponsel. Tujuan kebijakan ini dalam rangka memberi perlindungan terhadap konsumen, terkait penyalahgunaan nomor ponsel oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab, seperti upaya penipuan dan hoaks.

Tujuan lain berkaitan dengan program Identitas Tunggal Nasional (National Single Identity). Dalam program ini, sistem operator ponsel terhubung dengan basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Semua ini tertuang dalam Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017.

To Top