JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ketua Umum Pemuda Madani, Furqan Jurdi mendesak DPR untuk segera memanggil dan mengevaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah.
Alasannya karena akan ada sekitar 271 Pj. kepala daerah yang akan dilantik oleh Kemendagri tahun 2022 dan 2023.
Pengangkatan tersebut dinilai Furqan berdampak luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu menurutnya, harus dilakukan seleksi terbuka, mengingat banyaknya Pj. yang akan ditunjuk.
“DPR memiliki hak interpelasi, memanggil Mendagri untuk meminta kejelasan mengenai seleksi Pj. Kepala Daerah. Dalam hal ini komisi II DPR RI harus proaktif,” jelas Furqan dalam pernyataan persnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan DPR harus melakukan penyelidikan terhadap pengangkatan lima Pj yang telah dilantik Mendagri.
“Saya bahkan meminta DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pengangkatan Pj. Kepala Daerah. Kalau penyelidikan maka DPR menggunakan Hak Angketnya,”.
Dijelaskan bahwa Hak Angket DPR adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
“Kebijakan pengangkatan Pj kepala daerah ini adalah pelaksanaan undang undang yang berkaitan dengan hal strategis dan berdampak luas. Kalau ini tidak diawasi potensial akan menimbulkan dampak yang besar bagi bangsa dan negara, apalagi kita akan menghadapi momentum Pemilu Februari 2024. Artinya jangan sampai itu menjadi alat politik untuk kepentingan Pemilu dan Pilpres 2024,” tutup Furqan.
Sebelumnya Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doly Kurnia, berencana memanggil Kemendagri untuk menanyakan khusus terkait pengangkatan Pj. Kepala Daerah itu.
“Kami akan memanggil Mendagri dalam waktu dekat ini” Katanya di kompleks Senayan Jakarta (17/5/2022).
