News

Plt Ketum PGRI : Dana TPG sering Disalahgunakan Pemda

Plt Ketum PB PGRI, Dr Unifah Rosyidi

BANYUWANGI, EDUNEWS.ID – Memperingati Hari Guru Nasional dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-71, PGRI Banyuwangi menggelar pertemuan besar yang dihadiri ribuan guru berpakaian batik warna putih di Taman Blambangan Banyuwangi, Minggu (13/11/2016).

Hadir dan turut memberikan sambutan di podium, Plt Ketua Umum PGRI, Dr Unifah Rosyidi, yang menekankan pentingnya kelancaran pembagian tunjangan profesi hak guru.

Rosyidi mengatakan pada umumnya dana tunjangan profesi kerap disalahgunakan Pemerintah Daerah sehingga pembagiannya sering telat.

Untuk itu, pihaknya berharap tunjangan profesi melekat pada gaji guru sehingga para pendidik yang berhak bisa menerimanya tepat jadwal bersamaan dengan waktu gaji diberikan.

“Bukannya guru mau terus-terusan meributkan tunjangan. Tapi memang permasalahan inilah yang tidak kunjung selesai hingga sekarang,” tuturnya.

Rosydi juga meminta kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, yang saat itu hadir untuk mendahulukan guru honorer dan K2 saat dibukanya lowongan PNS.

Menurutnya, guru-guru honorer dan K2 yang lebih berjasa dan lebih layak diperhatikan daripada membuat program baru yang melibatkan pihak lain.

“Sebagai gantinya, guru-guru di Banyuwangi harus membantu Pak Anas mendidik siswa-siswi dengan lebih baik lagi dan membangun SDM yang memiliki daya saing sehingga Banyuwangi tidak hanya pariwisatanya saja yang terkenal dimana-mana, melainkan SDM-nya juga dihargai bangsa lain,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Anas, dalam pidatonya, justru balik meminta PGRI Banyuwangi untuk membantu berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi penyaluran tunjangan guru yang kerap berganti. Diharapnya akan ada regulasi baku sehingga pihaknya lebih mudah memberikan tunjangan kepada para guru tepat waktu dengan cara-cara yang sesuai regulasi resmi pemerintah.

“Sering kali kami khawatir membagikan tunjangan tidak sesuai regulasi, karena sering ada perubahan,” ungkap Bupati Banyuwangi yang telah menjabat dua kali tersebut.

Selain itu, program Banyuwangi Mengajar yang digelar Pemkab Banyuwangi bukan untuk menggeser posisi guru honorer maupun K2 melainkan untuk mengisi posisi-posisi yang kosong di sekolah-sekolah pedesaan. Bupati Anas juga menyinggung banyak guru PNS di desa terpencil yang berusaha mengajukan mutasi pindah ke kota sehingga membuat sekolah di desa terpencil kekurangan tenaga pendidik.

“Program Banyuwangi Mengajar yang melibatkan lulusan baru sarjanah pendidikan juga untuk mengisi kekosongan-kekosongan tersebut,” tandasnya.

Selain itu, Anas  juga berpesan agar para guru senantiasa mendidik akhlak para murid agar tumbuh menjadi manusia yang berbudi pekerti yang baik.

To Top