LAMONGAN, EDUNEWS.ID – Nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan untuk Perubahan (GNP) resmi mendukung dan siap berjuang memenangkan pasangan Anies – Muhaimin (AMIN) di Pilpres 2024.
Dukungan tersebut disampaikan pada acara bertajuk “Tilik Nelayan” di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, Lamongan, Jumat, (29/12/2023).
Nanang Q. el-Ghazal selaku Koordinator Nasional GNP, menilai hanya pasangan Anies dan Muhaimin yang mengusung visi perubahan, khususnya terkait visi perubahan dalam tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia.
“Dalam dua periode pemerintahan terakhir, kehidupan nelayan tidak tenang. Berbagai kebijakan tentang kelautan dan perikanan dirasakan tidak adil dan tidak memihak nelayan. Wes Kapok !, nelayan hanya butuh perubahan,” ujar Nanang.
Seruan perubahan kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan yang disuarakan nelayan dituangkan dalam piagam “Aspirasi Nelayan untuk Perubahan” dan diserahkan kepada calon presiden Anies Baswedan.
“Jika nanti pak Anies jadi presiden, kami berharap piagam ini dipajang di ruang kerja presiden dan selalu dibaca Ketika akan membuat kebijakan. Semangat aspirasi nelayan untuk perubahan adalah tentang keberpihakan dan keadilan untuk nelayan, pelaku usaha perikanan dan Masyarakat pesisir,” tegas Nanang.
Menurut Nanang, Jaringan GNP saat ini ada di 25 daerah di Pantura dan Pansela Jawa, Madura dan Kalimantan dan akan terus bertambah.
“Kami sudah lama bergerak untuk menyuarakan perubahan dan mengkampanyekan pasangan AMIN melalui strategi khusus. InsyaAllah, AMIN akan unggul di basis nelayan dan Masyarakat pesisir,” ujarnya.
Anies Baswedan menerima dukungan tersebut dengan tangan terbuka dan menyatakan rasa terima kasihnya. Dalam sambutannya, ia berjanji untuk terus mendengar aspirasi nelayan dan berjanji untuk meninjau ulang berbagai kebijakan yang tidak berpijak kepada prinsip keadilan.
“Harus ada jaminan stabilitas harga ikan, BBM Solar untuk nelayan tidak boleh langkah, perijinan tidak akan dipersulit lagi, berbagai bantuan dan fasilitas harus berpijak kepada kebutuhan nelayan yang berbeda di setiap Kawasan dan pungutan nelayan yang tidak adil dan memberatkan nelayan harus ditinjau ulang,” ujar Anies Baswedan.
