Politik

PDIP Bantah Salahkan Demokrat

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak sedang menimpakan kesalahan ke Partai Demokrat.

Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan mengatakan pernyataan bantahan yang disampaikan Hasto semata untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk menilai kesaksian Setya Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung terima aliran dana KTP-el.

“Dalam konteks kemarin itu bukan ada tudingan dari PDIP ke Partai Demokrat,” ujar Arteria, Jumat (23/3/2018). Arteria menegaskan pernyataan Hasto tidak membuat hubungan PDIP dan Demokrat terganggu dan tetap harmonis.

“Politik itu kan sangat dinamis dan sangat dewasa. Tidak mungkin karena ada noda seperti ini tiba-tiba kita berhenti (berkomunikasi),” jelasnya.

Terdakwa Setya Novanto dalam lanjutan sidang KTP el di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis kemarin menyebut ada aliran duit hasil korupsi megaproyek tersebut kepada Puan Maharani dan Pramono Anung.

Novanto tahu ada aliran duit ke Puan dan Pramono dari pengusaha Made Oka Masagung saat berkunjung ke rumahnya. “Itu untuk Puan Maharani 500 ribu dolar AS dan Pramono Anung 500 ribu dolar AS,” kata Setya.

Hasto pun membantah. PDIP, kata dia, bukan dalam posisi designer saat kasus berlangsung. “Kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov (Setya Novanto), kami pastikan tidak benar dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” kata Hasto.

Hasto menyebut ada upaya mencoba membawa persoalan sebagai bagian dari tanggung jawab PDIP. Padahal, ujar dia, posisi politik PDIP selama 10 tahun pemerintahan SBY berada di luar pemerintahan.

“Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu ‘dikalahkan.’ Misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone,” ujar Hasto.

Pernyataan Hasto ini membuat sejumlah pentolan Demokrat geram. Wakil Sekjen Demokrat Rachland Nashidik, misalnya, meminta Hasto tidak melindungi kader partai yang diduga terlibat korupsi.

Menurut Rachlad PDIP harus melakukan pendekatan yang benar jika ada kader yang diduga terseret kasus korupsi dengan menunjukan kepatuham dan keterbukaan pada proses hukum.

Rachland mengatakan dalam persekongkolan korupsi tak dikenal istilah oposisi. Justru, publik mafhum siapa otak korupsi KTP el. Menurut dia pelaku perlu mengajak dan menyuap lebih dulu pihak yang menunjukkan sikap oposisional terhadap proyek triliunan itu. “Agar proyek lancar,” katanya.

To Top