MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Belakangan kampus ramai-ramai menyatakan sikap guna mengkritik Pemerintahan masa Presiden Joko Widodo. Hal ini menuai respons khalayak banyak, termasuk mahasiswa.
Salah satunya datang dari Akbar Pelayati selaku aktivis. Akbar, nama sapaannya, juga adalah Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (FUFP) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).
Akbar menyayangkan Rektorat UINAM yang hingga berita ini terbit masih belum menyatakan sikap dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia.
“Kami mendesak agar Rektor UINAM dan seluruh sivitas akademika kampus memberi ruang kepada mahasiswa atau aktivis kampus dan segera mendeklarasikan juga menyerukan kepada seluruh elemen yang ada di kampus untuk ikut serta dalam menyelamatkan demokrasi,” ucap Akbar dalam keterangan tertulisnya ke edunews.id, Rabu (7/2/2024) kemarin.
Akbar bersama pihaknya menilai banyak masalah yang terjadi menjelang Pemilu 2024. Misal pelanggaran kode etik oleh MK, ketidaknetralan aparat penegak hukum, pernyataan Presiden yang kontroversial, hingga politisasi bansos.
“Dalam kontestasi politik terbesar 5 tahun sekali, menjelang pesta demokrasi, banyak kerancuan dan ketidaksehatan demokrasi terjadi di tengah-tengah dinamika perpolitikan,” tambahnya, yang merupakan mahasiswa Aqidah Filsafat Islam.
Atas dalih tersebut, Ia menilai bahwa Rektorat UINAM juga sudah seharusnya memberi ruang kepada seluruh sivitas akademika untuk menyatakan sikap soal masalah perpolitikan Indonesia.
“Kampus sebagai wadah pencetus manusia berintelektual, (harus) memberi ruang juga ikut serta mendeklarasikan penyelamatan demokrasi seperti yang dilakukan beberapa kampus di Indonesia,” jelas Akbar.
Akbar ragu demokrasi Indonesia bisa langgeng jikalau mahasiswa hingga masyarakat hanya diam saja melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini.
“Bila kita sebagai mahasiswa berdiam diri, sendi-sendi demokrasi akan rusak dan pemimpin terburuk tak dapat dihindarkan,” tutupnya.