JAKARTA, EDUNEWS.ID — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memaksimalkan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di tanah air.
Keputusan tersebut lahir usai Presiden Prabowo memimpin diskusi mendalam bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pembentukan BPGMN menjadi salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut. Badan khusus ini nantinya diarahkan untuk berfokus penuh pada upaya pencegahan karhutla, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki kawasan gambut rentan.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli, dilansir dari setneg.go.id, Sabtu (26/9/2026).
Menhut menegaskan bahwa pendekatan pencegahan (prevention) dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan yang bersifat reaktif. Berbeda dari kelembagaan sebelumnya, BPGMN dirancang berada langsung di bawah koordinasi Presiden serta diisi oleh para ilmuwan dan kalangan profesional.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” tegasnya.
Dalam operasionalnya, BPGMN akan didukung oleh alokasi anggaran memadai yang berfokus di enam provinsi dengan cakupan kawasan gambut luas, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Raja Juli menilai langkah ini membuktikan keterbukaan Presiden Prabowo dalam menerima masukan, evaluasi, serta kritik konstruktif dari para ilmuwan.
“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tuturnya.
Dukungan Teknologi AI dan Pencegahan Berbasis Desa
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyatakan apresiasinya atas pelibatan para peneliti dalam diskusi tersebut. Ia memastikan BRIN siap mengawal dan mendukung penuh peran BPGMN, khususnya dalam penguatan sistem deteksi dini serta pemantauan titik panas (hotspot).
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” jelas Arif.
Selain pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence), Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya penerapan pencegahan presisi berbasis desa. Pendekatan ini menempatkan masyarakat desa sebagai garda terdepan karena memiliki kedekatan emosional dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap lingkungan sekitar, termasuk melalui optimalisasi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Tidak hanya fokus pada aspek teknis pemadaman seperti penerapan water injection dan pompa di tingkat desa, diskusi di Istana Merdeka juga merumuskan solusi alternatif dari sisi ekonomi. Mengingat ada sekitar 41 juta jiwa masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, pemerintah menyiapkan peta jalan mata pencaharian jangka pendek, menengah, hingga panjang bagi warga setempat.
“Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” kata Arif. (set/neg)
