Kampus

Rangkap Jabatan Rektor UI sebagai Komisaris BUMN, Said Didu: Cacat Hukum!

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Penunjukan Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris utama/independen di salah satu bank BUMN menjadi sorotan. Menurut Mantan Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus pengamat BUMN Said Didu, hal itu mengandung cacat hukum.

Cacat hukum yang dimaksud karena penunjukan Ari Kuncoro melanggar Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia Nomor 68 Tahun 2013. Dalam pasal 35 huruf c, disebutkan bahwa rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara.

“Statuta di UI itu sangat jelas menyatakan bahwa dilarang merangkap jabatan, salah satunya adalah merangkap jabatan di BUMN, BUMD atau badan usaha swasta. Itu jelas. Berarti yang dilanggar adalah statuta,” kata Said Didu, Selasa (29/6/2021).

Sementara dari aturan Kementerian BUMN sendiri, kata dia tidak ada larangan untuk mengangkat rektor sebagai komisaris BUMN. Tapi tetap saja ada aturan di luar Kementerian BUMN yang dilanggar.

“Tapi kita selalu menyatakan bahwa tidak boleh ada aturan yang dilanggar, sehingga kalau melanggar statuta berarti pengangkatannya juga menjadi cacat hukum,” tambahnya.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade, sebagai mitra kerja Kementerian BUMN mengatakan kesalahan ada di Ari Kuncoro. Sebab, di Kementerian BUMN tidak ada aturan yang melarang rektor rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

“Jadi pelanggaran itu kalau kita pelajari bukan di Kementerian BUMN. Pelanggaran itu kalau kita lihat ada di saudara rektor, karena kalau di Kementerian BUMN dasar pengangkatan kan Undang-undang 19 tahun 2003. Nah tidak ada aturan yang dilanggar oleh Kementerian BUMN,” jelasnya.

Seharusnya, lanjut dia, Ari Kuncoro sebagai rektor sudah tahu ada aturan yang mengikat dirinya tidak bisa merangkap sebagai komisaris BUMN. Jadi semestinya yang bersangkutan dari awal memberitahu Kementerian BUMN soal itu.

“Yang kita sayangkan kenapa Pak Rektor ini nggak lapor sama Kementerian BUMN ada PP ini. Padahal PP ini mengatur soal Statuta Universitas Indonesia. Seharusnya sebagai rektor dia tahu persis PP soal Statuta Universitas Indonesia,” tambah Andre.

Terakhir, dia meminta Kementerian BUMN ke depannya lebih berhati-hati dalam mengangkat seseorang menjadi komisaris BUMN.

sumber : detik.com

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top