MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Perusahaan Milik Daerah (Perumda) Air dan minum daerah atau yang akrab didengar PDAM Kota Makassar kembali menjadi perhatian publik di sejumlah media sosial.
Pasalnya, hingga saat ini perusahaan tersebut belum menyetorkan dividen atau pembagian laba perusahaan.
Hal tersebut dibenarkan oleh, Kabag Humas PDAM Kota Makassar Angga Al Kausar saat dikonfirmasi oleh redaksi edunews.id, Minggu (8/8/2021).
Pihaknya menunggu SK penetapan Kuasa Pemegang Mandat (KPM) dari Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk menyetorkan dividen.
“Deviden tahun ini dananya tersedia namun prosedurnya menunggu SK penetapan Kuasa Pemegang Mandat (KPM) dalam hal ini Walikota,” katanya.
Lanjut Angga, aturan SK KPM itu berdasarkan Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Daerah (Perda).
“Hal ini sesuai Peraturan Presiden (PP) No.54 Tahun 2017 dan Perda No.7 Tahun 2019,” ujarnya.
Setelah aturan tersebut terpenuhi, pihaknya mengaku akan menyetorkan bagi hasil tersebut senilai puluhan milyar rupiah, berdasarkan hasil audit akuntan.
“Laba PDAM tahun 2020 dan disetor 2021 berdasarkan audit akuntan publik sebesar Rp.38.4 Milyar,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar telah menagih dengan melayangkan surat kepada PDAM Kota Makassar agar segera menyetorkan dividen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Makassar, Sri Asmawati saat dikonfirmasi oleh redaksi edunews.id, Kamis (05/08/2021).
Ia menerangkan, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar bahkan telah bersurat ke direksi Perumda Air Minum untuk menagih piutang tersebut.
“Kalau masalah dividen, BPKAD sudah surati itu Perumda,” katanya.
Dari Informasi yang dihimpun, nilai piutang Perumda Air Minum itu ditaksir berkisar Rp44 miliar lebih.
