JAKARTA, EDUNEWS.ID – Hari ini, Kamis (29/9/2022) DPR RI mengesahkan APBN tahun 2023. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menyatakan APBN 2023 harus memiliki resiliensi di tengah ancaman resesi global 2023.
Kamrussamad juga menekankan APBN 2023 harus waspada, mampu menjaga daya beli dan stabilitas harga. Sehingga, fleksibilitas diperlukan di APBN 2023. Hal ini diungkapkannya di komplek DPR RI, pada momen sidang Paripurna DPR RI.
“Ketidakpastian global terus meningkat. Konflik geopolitik yang dibarengi dengan kebijakan agresif bank sentral dunia memiliki dampak rambatan yang kompleks. Bahkan, diprediksi resesi dunia bisa lebih dalam daripada 2022. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, ancaman krisis geopolitik China-Taiwan, dan belum mereda sepenuhnya wabah Covid 19, menjadikan eskalasi krisis 2023 kian tinggi,” paparnya.
“Semua ini akan berujung pada terganggunya komoditas pangan dan energi. Karena itu, APBN 2023 harus menjadi instrumen untuk menjaga resiliensi dan shock absorber daya beli masyarakat. Waspada tapi tetap fleksibel,” tegas Kamrussamad.
Di 2023, sambungnya, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di angka 7,5-8,5%. Padahal di 2022, tingkat kemiskinan masih 9 persen. Untuk menurunkan 1,5 persen bukan hal yang sederhana di tengah gelombang resesi 2023.
“Oleh sebab itu, bantalan sosial harus selalu disiapkan dengan baik di APBN 2023. Ini penting untuk menjaga konsumsi masyarakat yang masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kita,” tandasnya. (*)
