MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Setelah disorot oleh Deputi IV KSP (Kantor Staf Presiden) RI, jalan rusak di poros Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak kini menjadi atensi Komisi V DPR RI.
Pasalnya, IPPEMSI (Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak) Makassar telah bertandang ke Gedung Senayan DPR RI Jakarta Pusat, untuk membawa langsung aspirasi masyarakat Simbuang-Mappak.
Sarce Bandaso selaku Anggota Komisi V menerima langsung penyampaian aspirasi dari IPPEMSI dan menegaskan telah meneruskan aspirasi ini ke Kementerian PUPR.
“Saat diberikan berkasnya oleh pemuda IPPEMSI, saya langsung antarkan ke Pak Basuki (Kepala Kementerian PUPR), terakhir saya cek sudah masuk di aplikasi Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel (SiTIA) milik Bina Marga Kementerian PUPR,” ucap Sarce pada Selasa, 5 September 2023 lalu.
Lebih lanjut, Ia berkomitmen akan mengawal dan menganggarkan APBN 2024 untuk perbaikan jalan rusak di poros Simbuang-Mappak.
“Sebagai Anggota Komisi V mitra PUPR berkomitmen memperjuangkan anggaran APBN tahun 2024. Tahun ini saya telah masukkan di Tana Toraja dana inpres 36 M, di Gandangbatu Sillalanan 17 M, ruas Sipe-Sandangan Kec.Bonggakaradeng 18 M. Makanya tahun 2024 saya berkomitmen jalan Simap mendapatkan minimal 20 M lewat dana inpres,” jelas Sarce.
Untuk itu, Sarce menginginkan agar IPPEMSI bersama pihak lain, khususnya pemprov dan pemkab, yang terkait untuk mengawal perbaikan jalan rusak tersebut.
“Tinggal kita minta pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan adek-adek IPPEMSI untuk dikawal bersama-sama,” tutupnya.
Daniel Grand Saputra, Ketua Umum IPPEMSI Makassar Periode 2023-2025, saat berada di Gedung Senayan DPR RI.
Sedangkan Daniel Grand Saputra selaku Ketua Umum IPPEMSI Makassar membenarkan bahwa aspirasi masyarakat diterima dan disambut baik oleh Komisi V.
“Iya, Kami diterima dengan baik. Ibu Dewan juga sudah beberapa kali ke kampung kami, jadi Kami tidak perlu berbicara panjang tentang Simbuang-Mappak, karena Beliau sudah tahu persis bagaimana kondisi infrastruktur jalan di Simbuang-Mappak. Surat yang Kami bawa juga sudah Ibu antarkan langsung ke Pak Menteri PUPR, Kami hanya ingin memastikan bahwa pemerintah pusat betul-betul menindaklanjuti permohonan kami,” pungkas Deni, nama sapaannya.
