JAKARTA, EDUNEWS.ID – Zaki Nugraha selaku Sekretaris Jenderal DPP IMM memperingatkan bahwa Pemilu 2024 berpotensi tidak adil.
Potensi itu menguat pasca Presiden Jokowi memperbolehkan presiden dan menteri berkampanye.
“Kalau presiden memihak, kualitas demokrasi akan turun dan tidak terciptanya suasana yang demokratis dan berpotensi tidak adil,” kata Zaki, Kamis (25/1/2024).
Menurut Zaki, Presiden Jokowi memang mempunyai hak memilih dalam pemilu, namun sebagai sebagai kepala negara, seharusnya menciptakan suasana setara, adil dan demokratis.
“Presiden harus mengayomi dan berdiri di atas semua kelompok dan golongan,” tegasnya.
Olehnya, Zaki mendorong Jokowi menarik pernyataannya.
“Keberpihakan Jokowi berpotensi menciptakan ketidakseimbangan di lapangan ketika kampanye. Meskipun secara individu hak politik dan privat mereka diakui, kehadiran pejabat tinggi negara dalam kampanye dapat memberikan keunggulan yang tidak adil kepada kandidat yang mendapat dukungan mereka,” ujar Zaki.
“Memberikan izin kepada pejabat negara untuk terlibat secara aktif dalam kampanye dapat menimbulkan keraguan akan netralitas dan integritas lembaga negara, dan berpotensi membuat masyarakat krisis kepercayaan terhadap keadilan pemilu,” tutupnya.
