JAKARTA, EDUNEWS.ID —Dugaan operasional Bandara di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tanpa kehadiran otoritas resmi pemerintah kini memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, mengkritik keras kondisi ini, menuding pemerintah telah lalai dan membiarkan sebuah celah yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.
Politikus Partai Kebangunan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa kejadian di IMIP merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pengelolaan wilayah udara dan perbatasan negara.
“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara,”kata Oleh Soleh dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Rabu, 26 November 2025.
Soleh menyoroti kekosongan peran negara, menyebut bahwa tidak ada satu pun aparat pemerintah baik otoritas penerbangan, Bea Cukai, maupun Imigrasi yang dapat masuk dan mengawasi area bandara tersebut. Menurutnya, absennya peran negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lain.
Temuan Menhan
Persoalan ini muncul setelah keberadaan bandara tanpa pengawasan itu terungkap saat Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau latihan terintegrasi Tentara Nasional Indonesia di Morowali pada Kamis, 20 November 2025.
Sjafrie secara terbuka menyebut bandara yang tidak diawasi oleh Bea Cukai maupun Imigrasi itu sebagai suatu hal yang anomali. Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional tersebut secara tegas menilai bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia dapat terancam dengan kondisi tersebut.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” ujar Sjafrie, seraya menyatakan akan melaporkan temuan itu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Tuntut Tindakan Tegas
Akibat dari temuan tersebut, Oleh Soleh mendesak Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan (via Bea Cukai), serta aparat pertahanan dan keamanan untuk segera mengambil langkah hukum dan penertiban.
“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” tegas Oleh Soleh.
Dengan adanya temuan ini, Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan menyatakan akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait.
Selain itu, Komisi I juga mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Morowali guna meninjau situasi di lapangan secara langsung. Tujuannya adalah memastikan bahwa fasilitas strategis di jantung industri nikel tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali dan yurisdiksi Republik Indonesia. (*)
