REDAKSI, EDUNEWS.ID – Pelantikan jajaran direksi baru PDAM Makassar membawa angin segar. Direksi baru akan melakukan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM). Direksi menyebut akan merapikan distribusi pegawai yang dianggap tidak proporsional. Namun, bagi publik yang sudah terbiasa melihat dinamika BUMD sekelas PDAM Makassar, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan apakah ini merupakan harapan baru tentang profesionalisme, atau hanya babak baru dari praktik bongkar-pasang orang dalam?
Ada tiga poin krusial yang harus kita kawal terkait rencana direksi baru ini
1. Distribusi Pegawai atau Efisiensi Titipan?
Klaim direksi bahwa distribusi pegawai perlu dirapikan mengamini satu hal, bahwa selama ini telah terjadi kegemukan organisasi yang terkesan dibiarkan. PDAM Makassar harus berani transparan, berapa banyak pegawai yang masuk lewat jalur kompetensi dan berapa banyak yang lewat jalur koneksi. Jika penataan SDM ini hanya berujung pada pengalihan staf tanpa pengurangan beban operasional yang tidak produktif, maka rencana ini hanyalah retorika belaka.
2. SDM Unggul vs Keluhan Pelanggan yang Klasik
Pembenahan SDM jangan hanya sibuk di urusan administratif kantor pusat. Yang dibutuhkan warga Makassar bukan sekadar struktur organisasi yang rapi, tapi respons cepat saat pipa bocor dan kepastian air mengalir 24 jam. Jangan sampai direksi hanya sibuk merapikan barisan di dalam, sementara pelayanan di lapangan tetap jalan di tempat. Tolok ukur keberhasilan SDM baru adalah menurunnya angka keluhan warga, bukan sekadar mutasi jabatan.
3. Transparansi Meritokrasi
Kita menantang direksi baru untuk menerapkan sistem Merit System yang nyata. Publik berhak tahu parameter apa yang digunakan untuk merapikan distribusi pegawai tersebut. Apakah berdasarkan kinerja (KPI) yang terukur, atau sekadar berdasarkan kedekatan dengan visi direksi baru? PDAM bukan perusahaan keluarga, ini adalah aset rakyat yang digaji dari tarif yang dibayar warga setiap bulan.
Penutup
Kita mengapresiasi langkah awal direksi untuk menyentuh masalah fundamental di tubuh PDAM, yaitu manusia-manusianya. Namun, catatan ini tentu akan tetap menjadi pengingat. Jika dalam 100 hari kerja ke depan yang terjadi hanyalah kegaduhan mutasi tanpa perbaikan distribusi air ke wilayah krisis seperti Makassar Utara dan Timur, maka pembenahan SDM ini hanyalah upaya yang sepertinya berakhir sia-sia. (*)
