JAKARTA, EDUNEWS.ID – Lambatnya realisasi anggaran promosi di Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada Semester I tahun 2026 menuai kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, menilai buruknya serapan anggaran ini dapat mengancam keberlangsungan agenda pariwisata di daerah, terutama di wilayah perbatasan.
Kritik tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Kemenpar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Serapan Rendah, Target Melambat
Izzuddin menyoroti ketimpangan antara besarnya pagu anggaran dengan realisasi di lapangan. Berdasarkan laporan kinerja per 31 Mei 2026, unit kerja Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar mengelola pagu anggaran yang terbilang besar, yakni Rp 200,35 miliar. Namun, realisasi pembayarannya baru menyentuh angka 15,86 persen.
Kondisi ini berbanding lurus dengan realisasi program unggulan Karisma Event Nusantara (KEN). Sepanjang paruh pertama 2026, Kemenpar baru melaksanakan 20 penyelenggaraan acara dari target nasional sebanyak 125 acara.
“Kegagalan ‘mesin promosi’ pusat dalam mengeksekusi anggaran secara cepat akan berdampak langsung pada pelaku ekonomi di tingkat bawah,” tegas Izzuddin dalam rapat tersebut.
Izzuddin mengambil contoh nyata di daerah pemilihannya, Maluku Utara. Menurutnya, perputaran ekonomi UMKM di wilayah tersebut sangat bergantung pada suksesnya festival berskala nasional seperti Morotai Festival dan Festival Teluk Jailolo. Keduanya telah masuk dalam kalender KEN 2026.
Ia pun mempertanyakan komitmen nyata Kemenpar dalam memberikan dukungan riil, baik melalui promosi internasional maupun stimulus pendanaan agar program-program tersebut tidak membebani pemerintah daerah dan panitia lokal.
“Dengan lambatnya serapan promosi di pusat, apakah event di perbatasan ini sekadar diberi ‘Label KEN’ lalu panitia lokal dilepas berdarah-darah mencari sponsor sendiri?” tanya Izzuddin dengan nada tegas.
Desak Urai Birokrasi
Politisi PKS ini mendesak Kemenpar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan birokrasi yang ada. Ia menekankan bahwa dana promosi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan stimulus krusial untuk menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi ekonomi masyarakat setempat.
“Segera urai hambatan birokrasi dan cairkan dukungan promosi. Agenda pariwisata daerah harus berjalan optimal agar manfaatnya dirasakan masyarakat, bukan justru menjadi beban bagi penyelenggara di daerah,” pungkasnya. (*)
