JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil sikap tegas terkait polemik Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) 2026. Pemerintah memastikan tidak akan ada kenaikan kuota produksi bijih nikel secara masif, dengan menetapkan angka produksi di kisaran 260–270 juta ton.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa revisi RKAB yang saat ini tengah berjalan bukanlah bentuk relaksasi kuota produksi. Penyesuaian angka hanya dilakukan untuk menutup celah suplai bagi smelter yang masih kekurangan bahan baku.
“Untuk nikel tidak ada kenaikan produksi, kecuali hanya mengejar untuk smelter yang masih kekurangan suplai,” ujar Tri saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/7/2026).
Efisiensi
Tri menjelaskan, meskipun ada kemungkinan penyesuaian angka, volumenya dipastikan tidak akan mencapai puluhan juta ton yang berisiko memicu oversupply (kelebihan pasokan). Pemerintah saat ini masih melakukan kalkulasi ketat mengenai kebutuhan total smelter dibandingkan dengan realisasi RKAB yang telah disetujui sebelumnya.
Ia menekankan bahwa proses evaluasi yang berlangsung hingga 31 Juli 2026 ini murni didasarkan pada kebutuhan riil industri. “Kita memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir agar keseimbangan harga komoditas dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap terjaga,” tambahnya.
Batu Bara untuk Pembangkit Listrik
Terkait produksi batu bara, Tri menyebut pemerintah masih melakukan perhitungan cermat terkait kebutuhan tambahan bagi pembangkit listrik. Pemerintah berupaya memastikan pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) serta Independent Power Producer (IPP) tetap stabil hingga akhir tahun.
Kabar baik datang dari sektor ketenagalistrikan, di mana PT PLN mengklaim telah berhasil mengatasi masalah pemadaman bergilir di Pulau Jawa sejak 21 Juni 2026. Hal ini tercapai setelah perusahaan mengamankan tambahan pasokan batu bara dengan nilai kalori di atas 4.500 kcal/kg GAR.
Data menunjukkan, kebutuhan tambahan batu bara kalori menengah mencapai 1,8 juta ton untuk Juli 2026, diikuti 3 juta ton per bulan untuk periode Agustus hingga Desember 2026. Total tambahan pasokan sebesar 16,8 juta ton ini diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas pasok listrik sebesar 5 gigawatt (GW).
Hingga batas waktu revisi RKAB pada 31 Juli 2026 nanti, pemerintah masih membuka ruang bagi masukan para pengusaha, namun dengan catatan bahwa setiap keputusan akan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan cadangan mineral nasional. (*)
