JAKARTA, EDUNEWS.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan tajam setelah gelombang keracunan massal melanda berbagai daerah di Tanah Air. Berdasarkan data dan laporan dalam sepekan terakhir awal September 2026, akumulasi korban dugaan keracunan akibat makanan program tersebut telah menembus angka hampir 2.000 orang.
Lonjakan kasus ini terjadi seiring kembali aktifnya kegiatan belajar mengajar di sekolah pasca libur panjang. Alih-alih menjadi instrumen peningkatan gizi anak bangsa, rantai pasok program prioritas ini justru diwarnai serangkaian insiden yang mengancam keselamatan kesehatan publik.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh redaksi, sebaran kasus keracunan massal dalam sepekan terakhir tercatat di sejumlah wilayah berikut:
- Rembang, Jawa Tengah: Sebanyak 725 orang siswa SMAN 1 Lasem harus mendapatkan penanganan medis akibat dugaan keracunan makanan program MBG.
- Sidoarjo, Jawa Timur: Kasus masif juga menimpa 664 korban yang terdiri dari santri Ponpes Manba’ul Hikam serta pelajar dari 19 sekolah di bawah pasokan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah.
- Kabupaten Agam, Sumatra Barat: Tercatat 334 orang—meliputi siswa SD, SMP, hingga warga dan ibu menyusui di Kecamatan Palupuh—mengalami gejala keracunan serupa.
- Tana Toraja, Sulawesi Selatan: Sekitar 150 hingga 152 orang siswa dan guru dari SMPN 1 Makale dan SMPN 2 Makale harus dilarikan darurat ke tiga rumah sakit berbeda (RSUD Lakipadada, RS Sinar Kasih, dan RS Fatima).
- Nganjuk, Jawa Timur: Sebanyak 50 orang (49 siswa dan 1 guru SMAN 3 Nganjuk) turut menjadi korban keracunan makanan. (Sumber:
Secara keseluruhan, akumulasi korban dari berbagai wilayah tersebut menempatkan angka total mendekati 1.923 orang hanya dalam kurun waktu satu minggu terakhir.
Rentetan kejadian ini memicu kritik keras dari berbagai kalangan. Proses evaluasi yang diklaim telah dilakukan pemerintah selama masa libur sekolah dinilai gagal total dan tidak menyentuh akar permasalahan di level operasional. Lemahnya pengawasan higienitas dapur penyedia, manajemen rantai pasok (supply chain) yang buruk, hingga ketiadaan audit berkala pada standar operasional prosedur (SOP) vendor katering lokal disebut-sebut sebagai biang keladi di balik berulangnya musibah ini.
Publik kini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait untuk tidak sekadar bersikap reaktif atau memberikan sanksi administratif ringan. Reformasi total pada sistem penyediaan makanan, termasuk penerapan sertifikasi mutu yang ketat dan sanksi hukum tegas bagi vendor yang lalai, menjadi harga mati agar program strategis negara ini tidak terus-menerus memakan korban jiwa di kalangan peserta didik. (red/)
