JAKARTA, EDUNEWS.ID-Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meyakini Presiden Jokowi serius menyelesaikan sejumlah pelanggaran berat HAM masa lalu.
“Sinyalnya sangat positif untuk meneruskan, menggerakkan,” kata Taufan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (8/6/2018).
Hal itu disampaikan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut pertemuan Jokowi bersama keluarga korban pelanggaran HAM berat beberapa waktu lalu.
Keyakinan penyelesaian serius, kata Taufan, muncul setelah melihat ekspresi dan juga keinginan Presiden mengintenskan komunikasi bersama Komnas HAM dan LPSK.
“Oh iya (jaminan Presiden menuntaskan kasus), ekspresi Pak Presiden sangat menggembirakan buat kami. Serius, ada keinginan serius,” tuturnya.
Dalam pertemuan, Presiden Jokowi didampingi Jaksa Agung Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Taufan menyatakan enam perkara mendapat perhatian khusus Presiden mulai dari peristiwa 1965-1966, Talangsari, Semanggi I dan II, Wasio, Wamena, serta Jambu Kepok di Aceh.
Perkara ini belum selesai sebab hasil penyelidikan Komnas HAM selama ini dikembalikan Kejaksaan Agung akibat dinilai kurang lengkap.
“Kami mengatakan kalau seandainya Jaksa Agung membutuhkan bukti lebih dari yang kami sampaikan, Jaksa Agung sebagai penyidik bisa mengeluarkan surat perintah kepada Komnas HAM untuk menambahkan bukti,” tuturnya.
Dengan surat perintah, Komnas HAM disebut bisa menyita dokumen bahkan memanggil paksa pihak-pihak tertentu.
Taufan menyatakan Jokowi tak langsung menginstruksikan sesuatu kepada Prasetyo terkait masukan Komnas HAM. Tetapi, ia meyakini Presiden akan mengamanatkan anak buahnya demi menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.
“Secara internal mungkin beliau sudah punya pertemuan tersendiri yang kami tidak tahu. Tapi sinyalnya sangat positif,” kata Taufan.
sumber : cnnindonesia
