Regulasi
-
425Ribuan Dokter Di Makassar Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Siap Turun Demo
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Ribuan dokter di Kota Makassar menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan. Selain dihadiri dokter, penolakan juga datang...
-
480Buku Nikah Beralih Ke Digital, Kemenag: Lebih Cepat dan Akurat
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kementerian Agama (Kemenag) meminta seluruh layanan Kantor Urusan Agama (KUA) agar beralih ke digital. Hal tersebut disampaikan Kasubdit Mutu,...
-
468Menohok! Ini Tanggapan Ketua DPD Atas Larangan Bukber Di Kalangan Pejabat
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Larangan buka bersama selama Ramadhan 1444 H bagi Menteri, kepala lembaga pemerintahan dan ASN yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet (Seskab)...
-
592Sah! DPR Setujui Anggaran Kemdikbudristek Rp80,2 T
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Komisi X DPR menyetujui pagu alokasi anggaran atau pagu definitif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 Kementerian...
-
814Nadiem Makarim Janjikan Bakal Berikan Gaji ke Guru Swasta
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut pemerintah menjamin kesejahteraan yang layak bagi para guru ASN dan swasta...
-
707Ada Pasal yang Hilang, Guru Tolak RUU Sisdiknas
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Penolakan keras RUU Sisdiknas ini membuat beberapa guru yang tergabung dalam organisasi tenaga pendidik ikut angkat bicara. Perhimpunan Pendidikan dan Guru...
-
1.2KMinta Sumbangan di Jalan Harus Seizin Pemerintah Daerah? Simak Perda Makassar Berikut
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Di Kota Makassar, sangat mudah dijumpai orang, komunitas, dan lembaga yang mengumpulkan sumbangan di tempat tempat umum tertentu. Terlebih...
-
462Heboh Frasa “Madrasah” Hilang dari Revisi UU Sisdiknas, Begini Kata Mendikbud Nadiem dan Menag Yaqut
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan frasa madrasah tetap ada dalam...
-
500Pakar Kebijakan Publik Unhas Sebut Perda Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Perlu Evaluasi
MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Pakar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin, Amril Hans, menyebut Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 perlu dievaluasi kembali. Pasalnya,...
-
623Dinilai Membuat Kegaduhan, PB HMI Minta Jokowi Evaluasi Menag Yaqut
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) melalui siaran pers meminta Jokowi mengevaluasi Menteri Agama...
-
485Kritik Aturan JHT, PB HMI MPO Minta BPK dan DPR Bentuk Pansus
JAKARTA, EDUNEWS.ID – PB HMI MPO mengkritik Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran...
-
603Ancaman Omicron, Begini Aturan PTM dari Menkes!
JAKARTA, EDUNEWS.ID-Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang telah berjalan 100% di Jakarta terjadi di tengah kasus Covid-19 yang meningkat akibat Omicron. Menteri Kesehatan...
