MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar Djusman AR yang konsisten menyuarakan pemerintahan bersih dan antikorupsi, menyatakan untuk menilai pemimpin dapat dilihat dari muatan visi-misinya atau program saat menjabat.
“Pada prinsipnya untuk menguji sejauhmana komitmen dan intergritas pemimpin daerah, harus dilihat dari muatan visi misinya atau program,” katanya, Senin (14/06/21).
Terkait statemen Danny Pomanto bahwa dia lebih memilih pejabat loyal daripada pintar tapi patotoai. Djusman menilainya itu hal yang biasa. Kata dia pemimpin punya hak prerogatif namun bukan berarti asal-asalan mengangkat dan atau melantik orang.
Menurut Djusman, tujuannya tentu untuk memilih dan membina yang terbaik dari yang baik agar serapan program dapat melaju cepat, tepat, terukur dan tidak terjebak salah sasaran atau masalah hukum dan lain-lainya.
“Soal pertimbangan loyalitas, ya bukan hal yang keliru karena biar bagaimana untuk bersinerginya kinerja birokrasi memang harus sejalan dengan alur pikir pemimpin. Perihal loyalitas yang dimaksudkan pak Danny, saya meyakini bukan karena like dislike tapi faktor proporsional,” ujarnya.
Argumentasinnya kata Djusman, seleksi itu melibatkan penguji eksternal, diketahui ada akademisi, profesional dan dilakukan secara terbuka.
Menurut Djusman, hal yang substansial dan patut disupport adalah dengan kebijakannya yang mempersyaratkan LHP BPK, LHP APIP dan LHKPN. Syarat itu kata dia, luar biasa karena dari awal sudah menerapkan konsep pemerintahan bersih.
“Jadi kita fokus saja dululah bagaimana kedepannya, seperti apa perwujudannya, bagaimana optimalisasi kinerjanya nanti, khususnya berkaitan pelayanan publik dan peningkatan harkat serta kesejahteraan masyarakat Makassar,” tuturnya.
Djusman mengajak semua pihak melakukan kontrol. “Mari kita bersama-sama mengontrolnya, kan ada juga dewan yang mengawasinya begitupula lembaga-lembaga lain diantaranya APH, NGO dan Ombudsman. Instrumen Undang-Undang No.28/99 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN, memang begitu penegasannya yang berasaskan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas,” jelas Djusman
Sebelumnya, Walikota Makassar, Danny Pomanto mengungkapkan, ada beberapa indikator penilaian untuk pejabat agar lolos kabinetnya. Mulai dari penilaian LHP BPK, LHP Inspektorat, dan orang loyal.
“Kejujuran dalam LHKPN, jadi kalau ada eselon II dan seterusnya mau dipromosikan tidak ada LHKPN jangan harap bisa lolos,” tegas Danny, Minggu (13/6/2021).
Menurutnya, hal itu sejalan dengan visi misi Danny-Fatma, mewujudkan pelayanan publik kelas dunia bebas indikasi korupsi.
Selain itu, kata Danny, pihaknya butuh pejabat yang loyal agar roda pemerintahan bisa berjalan lancar.
“Bukan bermental khianat. Loyalitas itu nomor satu, itu mutlak. Tetap saya butuh orang pintar, tetapi saya lebih pilih orang loyal dari pada orang pintar tapi patotoai,” jelas Danny.
(*)
