WAJO, EDUNEWS.ID – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wajo mengalami peningkatan 0,47 dari tahun 2020 sebesar 69,15 menjadi 69,62 pada 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) Wajo merilis data tersebut pada 2022 ini.
Ini jadi keberhasilan ke sekian kalinya dari pasangan Kepala Daerah ‘Duo Amran’ untuk Bumi Lamaddukelleng.
Sebelumnya, Wajo mencatatkan diri sebagai daerah tertinggi ketiga pertumbuhan ekonominya di Sulsel. Lalu, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka berkurang selama 2021. Kemudian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita masyarakat di Wajo mengalami kenaikan.
Bupati Wajo, Amran Mahmud, mengapresiasi kerja keras dari perangkat daerah dan sinergitas para pemangku kebijakan lainnya. Menurutnya, IPM ini membanggakan, mengingat 2021 adalah tahun mulai beradaptasi new normal setelah hantaman pandemi COVID-19.
“Kita patut bersyukur dan mengapresiasi kinerja seluruh stakeholder terkait. Tentu ini adalah prestasi kita semua,” tutur Amran, Kamis (28/4/2022).
Dirinya percaya bahwa dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas akan terus meningkatkan IPM Wajo untuk menyejahterakan masyarakat.
Angka IPM Kabupaten Wajo
IPM merupakan indikator yang mengukur kualitas manusia di suatu daerah dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan layak atau perekonomian.
Untuk dimensi kesehatan, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir Wajo meningkat 0,13 tahun dari 67,35 tahun pada 2020 menjadi 67,48 tahun pada 2021. AHH saat lahir didefinisikan sebagai rata rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
Dimensi pendidikan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS). Di Wajo, meningkat sebesar 0,01 tahun dari 13,14 tahun pada 2020 menjadi 13,15 tahun pada 2021. HLS ini didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Kemudian, Rata rata Lama Sekolah (RLS) juga meningkat 0,24 tahun dari 6,81 tahun pada 2020 menjadi 7,05 tahun pada 2021. Angka RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
Sementara untuk perekonomian, pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) Wajo meningkat Rp 119.000 dari Rp 12.386.000 pada 2020 menjadi Rp 12.505.000 pada 2021. Besaran PPP menunjukkan kemampuan daya beli penduduk. Makin besar indeks PPP, mengindikasikan kesejahteraan penduduk makin baik.
Selain ketiga dimensi di atas, IPM juga dipengaruhi faktor faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
(rls)
