Pemkot Makassar

Dukung Program Langit Biru, DLH Makassar Akui Tidak Punya Dokumen Acuan

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Akhir akhir ini, sering terjadi aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menolak jalannya Program Langit Biru (PLB) besutan PT. Pertamina.

PLB ini mendorong masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik dan ramah lingkungan, alias BBM dengan Oktan 90 ke atas seperti Pertalite dan Pertamax.

Di sisi lain, harga BBM tersebut dicap mahal oleh banyak kalangan sehingga berujung pada aksi demonstrasi yang ramai digelar di beberapa titik kabupaten/kota, salah satunya di Makassar Sulawesi Selatan.

Massa aksi yang rajin bertandang ke Kantor Gubernur Sulsel menuntut Pemprov untuk mencabut Surat Edaran (SE) yang mendukung PLB.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas ESDM Sulsel menyebut SE itu hanya bersifat pemberitahuan kepada kabupaten/kota dan tidak mempengaruhi apa apa.

“Pemkot Makassar sudah terlebih dahulu mengeluarkan surat dukungan PLB itu. Kalau tidak salah 27 Maret keluar suratnya. 22 kabupaten kota lain juga begitu, sudah duluan. Jadi bisa dibilang SE itu tidak mempengaruhi apa apa,” ujarnya, Selasa (4/1/2022).

Lebih jauh, edunews.id melakukan konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar yang mengeluarkan surat dukungan tersebut.

Plh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Makassar, Muchtar, saat ditemui mengungkapkan bahwa tahun lalu ada komunitas yang bekerja sama dengan Pertamina telah memasukkan surat permohonan dukungan PLB.

“Tahun lalu itu ada orang dari komunitas yang bawa surat permohonan dukungan PLB. Bukan Pertamina, tapi komunitas. Saya lupa namanya,” ungkapnya di Kantor DLH Makassar, Jumat (14/1/2022).

Bentuk dukungan DLH, kata Muchtar, hanya berupa menjalankan pengujian kendaraan dan perusahaan yang menggunakan bahan bakar.

“Kita cuma back up saja. Melakukan tes atau pengujian kendaraan seperti biasanya,” ujarnya.

Terakhir, kata Muchtar, pihaknya tidak memiliki dokumen acuan atau proposal yang mendeskripsikan PLB.

“Saat komunitas itu datang minta dukungan, cuma selembar yang dikasih, yakni surat permohonan dukungan. Tidak ada dokumen atau acuan PLB yang diberikan. Yang jelas tidak lama setelah itu, karena perintah atasan juga, maka dikeluarkan surat dukungan. Jadi kalau mau tahu, ya ke Pertamina,” tutupnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top