Pemkot Makassar

Walikota Makassar Tanda Tangani Kerja Sama Bidang Kekayaan Intelektual bersama Kemenkumham

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menandatangani kesepakatan kerja sama bidang kekayaan intelektual dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel di Four Points By Sheraton Hotel Makassar, Selasa (31/5/2022).

Penandatangan kerja sama terkait Mobile Intellectual Property Clinic, Karya Intelektual, dimaksudkan untuk melindungi berbagai inovasi serta hak cipta dan karya anak bangsa agar memiliki kejelasan serta kepastian hukum.

Danny Pomanto mengatakan, Indonesia sangatlah kaya dengan memiliki banyak sumber kekayaan intelektual.

“Ini adalah sebuah peluang kepada kita, agar kekayaan intelektual kita bisa lebih kuat secara hukum di dunia internasional,” katanya.

Danny menjelaskan, kekayaan intelektual Indonesia sangat luar biasa, salah satunya adalah teknik membakar ikan.

“Saya mengamati itu, ikan bakar Makassar semakin panas semakin lezat. Ini kekayaan barbeku dengan teknik memasak ikan, sama dengan coto, menariknya sup satu dengan pilihan yang banyak, ini gastronomi yang perlu didaftarkan,” jelasnya.

Sama dengan kata Sombere’, yang menurut Danny, dijadikan ke kata Smart City

“Jadi ini sebuah penemuan intelektual atau kekayaan yang sudah bergulir di Asia, dan sudah diakui dunia yang masuk dalam 102 kota smart city,” jelasnya.

Saat ini, kata Danny, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan membangun government center, dengan anggaran Rp200 miliar dengan desain ikonik dan modern.

“Di dalamnya ada pelayanan publik lengkap. Ada ruang khusus pendaftaran sistim online. Kami juga sudah menyusun Makaverse (Makassar Metaverse) dengan pelayanan Avatar. Kalau sudah desain kami akan daftar sebagai kekayaan intelektual,” tegasnya.

Sementara, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital, Fajar BS Lase, mengatakan, Kota Makassar sebagai pintu gerbang di Kawasan Indonesia Timur memiliki banyak potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Banyaknya UMKM tentunya harus memiliki kepastian hukum, tidak hanya badan hukumnya saja, tetapi juga intelektual propertinya, supaya bisa mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hukum itu bisa mendapatkan modal usaha,” jelasnya.

 

(*)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
// Infinite Scroll $('.infinite-content').infinitescroll({ navSelector: ".nav-links", nextSelector: ".nav-links a:first", itemSelector: ".infinite-post", loading: { msgText: "Loading more posts...", finishedMsg: "Sorry, no more posts" }, errorCallback: function(){ $(".inf-more-but").css("display", "none") } }); $(window).unbind('.infscr'); $(".inf-more-but").click(function(){ $('.infinite-content').infinitescroll('retrieve'); return false; }); if ($('.nav-links a').length) { $('.inf-more-but').css('display','inline-block'); } else { $('.inf-more-but').css('display','none'); } // The slider being synced must be initialized first $('.post-gallery-bot').flexslider({ animation: "slide", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, itemWidth: 80, itemMargin: 10, asNavFor: '.post-gallery-top' }); $('.post-gallery-top').flexslider({ animation: "fade", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, prevText: "<", nextText: ">", sync: ".post-gallery-bot" }); });