DAERAH

Proyek Pembangunan RS Pratama Type D Pangkep Resmi Dilaporkan ke Kejati Sulsel

Proyek Pembangunan RS Pratama Type D Pangkep.

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Type D yang berlokasi di Desa Pratama, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Jumat (15/10/2021)

Laporan itu, dilayangkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sorot Indonesia Sulsel, Amir Madeaming. Pelaporannya itu disaksikan oleh Kasi Penkum Kejati Sulsel, Idil.

Kandidat Doktor Hukum Pidana ini mengatakan, proyek itu dilaporkan setelah dilakukan investigasi, pada 13 Oktober 2021 lalu. Laporan dilakukan setelah ditemukan proyek itu diduga mangkrak atau terbengkalai selama lima tahun. Mulai 2016 hingga 2020.

Menurut Amir, anggaran proyek pada 2016 itu sebesar Rp 34 miliar dan 2017 hingga 2020 sekitar Rp 6,5 miliar dari APBD Kabupaten Pangkep. Sehingga anggaran yang telah digunakan diperkirakan Rp 40 miliar lebih.

“Jadi 2016 lalu Kabupaten Pangkep menerima anggaran dari Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp 34 miliar untuk pembangunan RS Pratama Tape D yang sampai saat ini sebagian besar terbengkalai,” kata Amir.

Aktivis penerima penghargaan Kajati Sulsel ini menerangkan, pada 2017 dan 2018 pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Kesehatan menganggarkan anggaran tambahan sebesar Rp 2,8 miliar.

“Kemudian pada 2019 pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Kesehatan setempat kembali menganggarkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,9 miliar lebih untuk penimbunan bangunan tambahan rumah sakit,” terangnya.

Lanjut Amir menjelaskan, pada 2020 pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Kesehatan kembali lagi mengajukan anggaran tambahan untuk pembanguna IPAL rumah sakit sebesar Rp 1,5 miliar.

“Pada 2021 pemerintah daerah setempat masih menambahkan anggaran untuk pembangunan sebagian gedung dan pembangunan pagar yang juga anggarannya mencapai miliaran rupiah,” lanjut Ketua LBH Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel ini.

Diakuinya, masih ada sejumah proyek yang akan dilaporkan ke penegak hukum. Salah satunya proyek pembangunan Pasar Bonto-bonto tahun anggaran 2019 dan 2020. Dan masih ada beberapa proyek yang akan dilaporkan kedepan.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sulsel, Idil dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Idil mengaku, setelah adanya laporan itu tentu terlebih dahulu diteruskan ke pimpinan.

“Iya benar ada laporan itu dan laporan itu akan diteruskan ke pimpinan. Nanti petunjuk pimpinan seperti apa, itulah yang ditindak lanjuti,” terang mantan Kasi Pidum Kejari Parepare ini.

 

rilis

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top