DAERAH

Tuntutan JPU ke NA Maksimal 20 tahun, Saksi Pelapor Djusman AR : Sudah Tepat !

Djusman AR,
Pegiat Anti Korupsi Djusman AR

MAKASSAR, EDUNEWS.ID-Nurdin Abdullah (NA) selaku terdakwa penerima suap infrastruktur menjalani sidang perdananya secara luring terbatas, di Ruang Sidang Utama Prof Harifin A Tumpa, Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (22/7/2021).

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Ibrahim Palino, didampingi dua Hakim Anggota, yaitu M. Yusuf Karim, dan Arif Agus Nindito. NA hadir secara virtual di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yaitu M Asri Irwan, Siswhandoni, dan Arif Usman.

NA didampingi empat Penasehat Hukumnya, yaitu Arman Hanis, Irwan Irawan, Saiful Islam, Ahmad Suyudi, dan Maskum Sastra Negara yang hadir secara langsung di ruang sidang PN Makassar.

Dalam pembacaan tuntutan JPU, Nurdin Abdullah dituntut dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun.

Sebelumnya, pada 13 Juli 2021 lalu, terdakwa pemberi suap kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah, pengusaha Agung Sucipto alias Anggu, dituntut 2 tahun penjara. Anggu diyakini telah menyuap Nurdin Abdullah 150 ribu dolar Singapura (SGD) serta Rp 2,5 miliar untuk mendapatkan sejumlah proyek di Sulsel.
Tuntutan jaksa KPK tersebut didasarkan pada dakwaan alternatif, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan yuridisnya, jaksa menganggap terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dihubungi terpisah, penggiat Anti Korupsi yang juga selaku saksi pelapor Nurdin Abdullah, Djusman AR saat diminta tanggapannya menuturkan jika tuntutan yang diberikan oleh JPU tersebut sudah tepat. Saat disinggung dengan perbandingan tuntutan terhadap penyuap NA, Agung Sucipto, Djusman menuturkan hal itu sudah sesuai.

Djusman bahkan sejak dulu menduga, jika tuntutan terhadap Anggu tentu akan berbeda jauh dengan NA sebagai penerima suap yang juga selaku penyelenggara negara.

“Anggu hanya 2 tahun, dan Nurdin Abdullah maksimal 20 tahun.  Meski dari awal banyak pihak yang mempersoalkan tuntutan terhadap Anggu, saya sejak awal menduga, kalau si Anggu 2 tahun, maka sudah dipastikan NA akan mendapat tuntutan yang sangat tinggi,” papar Djusman  ke edunews.id, Kamis (22/7/2021).

Djusman menuturkan, bahwa perlu dicermati unsur perbuatan dan modus operandi perbuatan masing-masing  terdakwa.

“Argumentasinya sederhana. Apa mungkin ada pemberi jika tidak ada penerima, manakala tidak ada sinyal dari NA, apalagi diketahui ada instruksi baik dari NA maupun dari orang terdekatnya, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, namun semuanya itu JPU lah yang lebih mengetahui dan berwenang,” urai Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP -SIBUK) Sulsel ini.

Apalagi, lanjut Djusman, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi penyuap dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ia mengungkapkan, dakwaan tuntutan JPU maksimal 20 tahun akan menjadi ujian kredibilitas terhadap JPU dan Majelis Hakim.

“Ujiannya, tentu JPU harus membuktikan dakwaannya, dan terhadap majelis hakim dituntut untuk lebih cermat dan tegas menguji tuntutan itu, yang tiba pada kesimpulannya akan menjadi perhatian publik, bukan hanya bobot kinerja, akan muncul aspek moralitas dan kredibilitas penegak hukum,” kata Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar ini.

Djusman melanjutkan, memang harus cermat melihatnya, pembebanan tuntutan maksimal terhadap Nurdin Abdullah tentu menjadi pertimbangan karena NA adalah penyelenggara negara dalam hal ini sebagai Gubernur.

Kata Djusman, seorang penyelenggara negara dituntut berkinerja  baik dan benar serta tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana dijelaskan dalam asas asas UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

“Tanggapan saya sebagai pegiat anti korupsi dan saksi pelapor atas tuntutan tersebut sepatutnyalah kita mengapresiasi atau mengacungi jempol . Intinya mari kita mengapresiasi dan senantiasa mendukung kerja-kerja KPK terutama kepada JPU,” tegasnya.

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini pun meyakini, bahwa tuntutan tersebut tentu dilandasi oleh berbagai bukti yang telah ditemukan selama proses penyidikan.

“Dan saya meyakini tuntutan jaksa itu kuat berdasarkan bukti, yang sumbernya bukan hanya dari keterangan saksi terkait. Ingat  korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga menuntut diterapkan pula pemberantasan korupsi dengan cara luar biasa (extra judicial actions),” tutup Djusman. (red)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
// Infinite Scroll $('.infinite-content').infinitescroll({ navSelector: ".nav-links", nextSelector: ".nav-links a:first", itemSelector: ".infinite-post", loading: { msgText: "Loading more posts...", finishedMsg: "Sorry, no more posts" }, errorCallback: function(){ $(".inf-more-but").css("display", "none") } }); $(window).unbind('.infscr'); $(".inf-more-but").click(function(){ $('.infinite-content').infinitescroll('retrieve'); return false; }); if ($('.nav-links a').length) { $('.inf-more-but').css('display','inline-block'); } else { $('.inf-more-but').css('display','none'); } // The slider being synced must be initialized first $('.post-gallery-bot').flexslider({ animation: "slide", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, itemWidth: 80, itemMargin: 10, asNavFor: '.post-gallery-top' }); $('.post-gallery-top').flexslider({ animation: "fade", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, prevText: "<", nextText: ">", sync: ".post-gallery-bot" }); });