JAKARTA, EDUNEWS.ID – Kejadian tewasnya taruna atau siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) diharapkan jangan sampai terjadi lagi di masa mendatang. Mengingat, lulusan dari STIP sangatlah diperlukan, untuk menjadi tenaga ahli di bidang pelayaran.
“Kejadian tewasnya taruna STIP ini, tentu menjadi rasa prihatin kita. Solusi yang diambil agar hal ini tidak terjadi lagi, memang cukup bagus,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat menerima pengurus Solidaritas Pelaut Indonesia (SPI) di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Agus menjelaskan, sekarang ini lokasi belajar untuk mahasiswa tingkat 1 dan seniornya, sudah dipisahkan. Sehingga diharapkan tradisi senioritas dapat ditinggalkan. Kemudian, kegiatan ospek tidak ada lagi. Termasuk kegiatan esktrakurikuler juga sudah dikurangi.
“Sekolah seperti ini harus ada, sehingga kalau ada usulan ini ditutup, rasanya kurang pas. Kita membutuhkan sekolah tinggi pelayaran. untuk menyiapkan tenaga ahli di sektor pelayaran. Sehingga ini perlu diperkuat, dan pengawasan tidak boleh dikendorkan,” sarannya.
Agus menambahkan, saat ini yang perlu dipikirkan adalah masa depan sekolah ini. Untuk itu, ia telah membicarakan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi presiden juga ingin meningkatkan pendidikan vokasi. Karena dengan adanya sekolah vokasi, menghasilkan lulusan yang siap kerja, dan langsung bisa melaksanakan tugasnya sehari-hari.
Politisi asal dapil Jawa Tengah itu juga melihat, lulusan pendidikan vokasi mempunyai kompetensi khusus, yang berbeda dengan lulusan sekolah umum. Sehingga, dengan adanya Keppres atau Perpres, akan ada standar gaji untuk lulusan pendidikan vokasi.
“Nantinya saya minta kepada Presiden, untuk menerbitkan Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden terkait penghasilan lulusan pendidikan vokasi, yang harus berbeda dengan lulusan sekolah umum. Presiden juga sepakat, gajinya harus lebih tinggi,” tutup Agus.
Sebelumnya, Ketua SPI Pius Laja Pera mengatakan pihaknya tidak setuju jika STIP ditutup. Pihaknya meminta agar sistem pendidikan di STIP dibenahi. Pemerintah juga tidak boleh lepas tangan terhadap lulusan-lulusan sekolah pelayaran ini, sehingga harus terlibat dalam penetapan gaji para pelayar.
