JAKARTA, EDUNEWS.ID — Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) melayangkan kritik keras terkait transparansi pendanaan riset BIMA tahun 2026. Mereka mengkritik selisih angka yang sangat mencolok antara komitmen anggaran pemerintah dengan realisasi yang baru saja diumumkan.
Berdasarkan unggahan terbaru di akun Instagram @adaksi_indonesia, para dosen menyoroti bahwa dana hibah yang diumumkan pemerintah hanya sebesar Rp1,7 triliun. Padahal, pada Januari 2026 lalu, pemerintah sempat menjanjikan pagu riset perguruan tinggi akan menyentuh angka Rp12 triliun.
Jika dihitung secara sederhana, dana Rp1,7 triliun yang dialokasikan Kemdiktisaintek saat ini baru menyentuh sekitar 14,2 persen dari janji yang disampaikan sebelumnya.
ADAKSI mempertanyakan ke mana sisa anggaran tersebut atau apakah ada skema lain yang belum dijelaskan secara utuh.
“Publik kampus ingin tahu apakah Rp1,7 triliun tersebut merupakan keseluruhan realisasi, atau baru tahap awal dari anggaran yang lebih besar,” tulis pernyataan dalam unggahan tersebut, dikutip Minggu (12/4/2026).
Dalam pengumuman resmi pemerintah, total Rp1,7 triliun tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori utama, Rp1,04 triliun (untuk 13.028 proposal yang lolos dari 83.284 usulan) Rp167 miliar (untuk 3.328 tim), lalu Rp318 miliar (untuk 925 proposal).
Desakan untuk Terbuka
Meski status kelulusan sudah bisa diakses oleh para pengusul melalui sistem BIMA dan Hiliriset sejak 9 April 2026, ADAKSI menilai pemerintah belum memberikan penjelasan eksplisit. Belum ada keterangan rinci yang menyambungkan antara angka Rp1,7 triliun sekarang dengan komitmen total Rp12 triliun di awal tahun.
Salah satu dosen yang tergabung dalam Adaksi, Nidia mengungkapkan, mengingat tingginya antusiasme dosen yang memasukkan proposal, transparansi mengenai peta anggaran riset nasional sangat diperlukan.
“Agar tidak menimbulkan kebingungan dan kecurigaan di lingkungan akademik,” pungkasnya.
