JAKARTA, EDUNEWS.id–Ketua Fraksi PPP DPR RI yang juga Anggota Komisi X DPR yang menangani Bidang Pendidikan, Reni Marlinawati bersuara terkait dengan pemotongan anggaran sertifikasi guru sebesar Rp 23,4 triliun.
Menurut Reni, Rencana pemotongan anggaran sertifikasi guru sebesar Rp 23,4 triliun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dinilai akan mengurangi alokasi anggaran sebesar 20 persen dari alokasi pendidikan yang merupakan amanat konstitusi.
“Pemotongan anggaran sebesar Rp 23,4 triliun ini tentu akan mengurangi alokasi anggaran sebesar 20 persen dari alokasi pendidikan yang merupakan amanat konstitusi,” kata Reni dalam keterangan tertulis yang diterima edunews.id, Minggu (28/8/2016).
Pasalnya, lanjut Reni, karena angka Rp 23,4 triliun itu merupakan bagian dari alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun yang diperuntukkan sebagai tunjangan profesi guru dan merupakan bagian dari dana fungsi pendidikan yang ditransfer melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.
“Fraksi PPP mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ke depan agar dalam tata kelola tenaga guru dan pendidik agar lebih terkonsolidasi lagi lebih baik,”tegasnya.
Bila tidak, dana lebih seperti saat ini ke depan dipastikan akan muncul lagi. Karena efek dari lemahnya tata kelola ini berpotensi melanggar amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Reni melanjutkan, efek nyata dari lemahnya tata kelola berakibat pemotongan anggaran Rp 23,4 triliun yang merupakan gabungan Silpa (sisa lebih pengunaan anggaran) tahun-tahun sebelumnya dan selisih anggaran 2016 dari alokasi tunjangan profesi guru sebesar Rp 71 triliun yang terdiri dari Rp 68 triliun dan Rp 2 triliun untuk dana cadangan.
“Ternyata, dari Rp 68 triliun itu hanya Rp 61 triliun (untuk 1.374.718 guru) yang diperlukan dan hanya Rp 55 triliun (untuk 1.121.947 guru) yang terserap. Angka-angka tersebut membuktikan lemahnya tata kelola tenaga guru dan pendidik,”imbuhnya.
[Rls]
