JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono menyayangkan langkah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang serta merta memadamkan listrik di delapan sekolah di Jakarta Timur, kemarin (22/11/2016).
“Ini kan kepentingan publik menyangkut orang lain (pendidikan). Seharusnya melihat konteks hal yang akan dilakukan,” kata Soni di Balai Kota, Rabu (23/11/2016).
Soni mengakui kesalahan ada di pemerintah, hingga mengakibatkan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) sekolah-sekolah itu tak juga cair, hingga tak mampu membayar listrik. Namun ia menyayangkan tak adanya koordinasi yang antara PLN dengan Pemerintah Provinsi Jakarta terkait rencana pemadaman ini sebelumnya.
“Jangan main putus (listrik) dulu. Harusnya dikonfirmasi dan kemudian diklarifikasi ke pemerintah,” kata Soni.
Ia menduga sekolah sudah mendapat surat pemberitahuan sebelumnya dari PLN. Namun mereka kesulitan menyampaikan keluhan itu langsung ke pemerintah. Padahal, kata Soni, jika berkodinasi dengan pemerintah DKI terlebih dahulu maka masalah bisa ditemukan lebih cepat dan tak perlu ada pemadaman.
“Kecuali (sekolah) gak mau bayar. Tapi ini kan tidak, ini hanya soal administrasi saja,” kata pria yang merangkap jabatan sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu.
Masalah administrasi yang dimaksud Soni, adalah adanya kesalahan input dari pemerintah saat perencanaan di e-budgeting APBD 2016. Hal itu menyebabkan biaya pengeluaran listrik tiap bulan di sekolah di wilayah Jakarta Timur tidak muncul dan menyebabkan dana BOP tidak kunjung cair.
Menurut dia, total ada 26 sekolah yang memiliki permasalahan dengan BOP yang tertunda ini. Seluruh sekolah ada di wilayah Jakarta Timur. Namun, hanya delapan sekolah yang terkena pemadaman oleh PLN kemarin.
[Tempo]
